LOGIS 08 Dukung Respons Cepat Dasco Bantah Isu Jadi Wapres Gantikan Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang membantah isu dirinya akan menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Anshar menilai kemunculan isu tersebut perlu dicermati secara serius.

BACA JUGA: Surat Penyetaraan Gibran Dibatalkan, Pakar Hukum Sarankan Ajukan Ulang

Terlebih, Dasco telah menyebut kabar mengenai dirinya menjadi Wakil Presiden sebagai informasi hoaks dan menduga adanya upaya pengalihan isu dari persoalan dugaan penyadapan ilegal.

Bagi Anshar, langkah Dasco yang segera memberikan klarifikasi dan menyebut isu tersebut sebagai hoaks merupakan respons tepat untuk mencegah berkembangnya spekulasi serta kegaduhan politik di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Disadap Sejak 2025, Bagaimana dengan Wapres Gibran?

"Pak Dasco merespons dengan cepat sehingga tidak membiarkan isu liar berkembang menjadi opini publik yang menyesatkan. Ini penting, karena pejabat publik perlu memberikan penjelasan secara terbuka ketika muncul informasi yang menyangkut nama dan kedudukannya," kata Anshar dalam keterangannya pada Kamis (5/11).

Dia menilai kecepatan memberikan klarifikasi menjadi hal penting dalam menghadapi derasnya arus informasi, khususnya isu politik yang menyangkut posisi Presiden dan Wakil Presiden.

BACA JUGA: Astaga! Fraksi Gerindra Baru Bahas Skandal Wapres Gibran Sehabis Reses

Anshar juga menyoroti pernyataan Dasco yang menduga adanya upaya pengalihan isu dari persoalan dugaan penyadapan ilegal menjadi isu dirinya sebagai calon pengganti Gibran.

"Isu seperti ini jangan dibiarkan berkembang tanpa kejelasan fakta. Publik perlu mengetahui siapa yang menyebarkan, apa kepentingannya, dan mengapa isu pergantian Wakil Presiden tiba-tiba dimunculkan ke ruang publik," ujarnya.

Menurut Anshar, perdebatan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden tidak seharusnya dibangun berdasarkan spekulasi politik. Setiap persoalan terkait jabatan kenegaraan harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.

Dia juga menyoroti dugaan pengalihan perhatian publik dari persoalan penyadapan ilegal yang sebelumnya menjadi perhatian.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh tenggelam akibat berkembangnya isu politik yang belum jelas kebenarannya.

Anshar menegaskan LOGIS 08 meminta agar penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya tetap menjadi perhatian utama.

"Yang harus menjadi perhatian adalah pengungkapan fakta terkait dugaan penyadapan ilegal. Jika memang terdapat bukti dan indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya secara profesional dan transparan," tegasnya.

Logis 08 mengimbau agar masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima informasi politik, terutama isu yang menyangkut Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan lembaga negara.

"Terakhir, mari kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mendorong seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas nasional, persatuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," pintah Anshar.(fri/jpnn)