JAKARTA - Status lembaga yang disebut Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an di Sukoharjo dan Karanganyar yang digerebek polisi akhirnya terjawab. Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menyatakan lembaga tersebut bukan pondok pesantren dan tidak mengantongi izin operasional.
Menanggapi viralnya kasus penggerebekan tersebut, Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, memberikan respons. "Respons Kemenag RI kasus viral di Ponpes Sukoharjo. Bahwa pesantren tersebut tidak memiliki izin dan belum diurus," ujar Gugun Gumilar, Minggu (1/11/2026).
Gugun menunjukkan dokumen resmi status lembaga tersebut. Dari dokumen itu tegas, lembaga Hamalatul Quran bukan Ponpes. Gugun menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kasus viral soal penggeledahan dengan berbagai pihak.
"Penggerebekan terhadap Ponpes Hamalatul Qur’an adalah langkah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Ini bukan kriminalisasi Ponpes," tegas Gugun.
Baca Juga:Menaker Yassierli Janji RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak 'Masuk Angin'Gugun menambahkan, Kemenag RI mendukung penuh upaya hukum yang dilakukan kepolisian secara profesional dan transparan, dengan tetap mengedepankan perlindungan dan penghormatan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
"Kami di Kemenag mendukung proses penegakan hukum oleh Polri yang dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Ini penting agar tidak ada kesalahpahaman di tengah umat. Kami pastikan, lembaga keagamaan yang resmi, terdaftar, dan memiliki izin tetap mendapat pembinaan dan perlindungan," ujar Gugun.
*Kemenag Tekankan Perlindungan Hak Anak*
Lebih lanjut, Gugun menegaskan aspek paling penting dalam kasus ini adalah jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang sempat berada di lokasi tersebut. "Hak-hak anak kita lindungi dan kami perhatikan melalui pendampingan, bekerja sama dengan Kementerian PPPA," tegas Gugun.
Menurutnya, Kemenag tidak hanya melihat aspek legalitas lembaga, tetapi juga memastikan keberlangsungan pendidikan dan kondisi psikologis para santriwati yang terdampak.
Baca Juga:Tok! Badan Otorita Pantura Jawa Jadi Mitra Komisi IV DPR"Anak adalah prioritas. Apapun status lembaganya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, layak, dan perlindungan dari trauma harus diutamakan. Kami berkoordinasi dengan Kemen PPPA untuk melakukan pendampingan, memastikan mereka kembali ke orangtua dalam kondisi baik, dan pendidikan Alqur’annya tetap bisa berlanjut di lembaga resmi yang terdaftar," ujar Gugun.
Ia menambahkan, negara harus hadir untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban dari persoalan hukum yang melibatkan orang dewasa.
"Jangan sampai anak-anak kehilangan hak belajar dan merasa ketakutan. Tugas kita bersama, Kemenag, Polri, dan Kemen PPPA, adalah menjaga mereka tetap aman dan masa depan pendidikannya terjaga," tandasnya.
Sementara itu, dari dokumen yang dirilis Kemenag Sukoharjo melalui surat Nomor: 3176/Kk.11.11/3/PP.00.7/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 perihal Laporan Penggrebekan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo oleh Kepolisian.
Dalam laporan hasil kunjungan lapangan pada Jumat, 30 Oktober 2026 ke lokasi di Dk. Laban Wetan, RT 003 RW 001, Ds. Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Kemenag menemukan fakta mencengangkan.
Baca Juga:Drama 11 Gol, Timnas Indonesia Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 usai Bantai Bangladesh"Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah melakukan verifikasi terhadap legalitas keberadaan lembaga Ponpes Hamalatul Quran Dk. Laban Wetan pada SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren) tidak memiliki izin operasional dan belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo," tulis laporan tersebut.
Kemenag Sukoharjo juga mencatat, saat dikunjungi kondisi pondok tutup dan kosong, papan nama ponpes tidak terpasang, dan para santriwati yang berjumlah 10-15 orang sudah dibawa pulang oleh wali santri masing-masing usai penggerebekan pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026 pukul 03.20 WIB.
Pernyataan lebih keras datang dari Kemenag Kabupaten Karanganyar. Melalui Surat Pernyataan Nomor: B-4280/ Kk.11.13/3/PP.00.7/10/2026 yang ditandatangani Kepala Kemenag Karanganyar Dr. H. Ihsan Muhadi pada 30 Oktober 2026, dinyatakan lembaga di Dusun Tegalsari RT 01 RW 05, Desa Trengguli, Kec. Jenawi, Karanganyar yang viral disebut Ponpes Hamalatul Qur’an sesungguhnya hanyalah Rumah Qur'an Gratis.
"Bersama ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Rumah Qur'an Gratis Karanganyar yang terkabarkan di berbagai media digital dengan sebutan Pondok Pesantren di Kabupaten Karanganyar tidak memiliki IJOP Pondok Pesantren resmi dari Kementerian Agama," tegas Ihsan Muhadi.
Baca Juga:Jabat Kepala BRAN, Dedi Prasetyo Segera Bentuk Struktur Organisasi"Rumah Qur'an tersebut belum mengajukan dan memproses ajuan IJOP Pondok Pesantren dari tahun 2024 hingga saat ini. Jadi Rumah Qur'an Gratis Karanganyar tidak menjadi binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar," lanjutnya.
Hasil klarifikasi, Rumah Qur'an Gratis tersebut memiliki nama lain Hamalatul Qur'an, dan nama itu pun belum pernah mengurus IJOP di Kemenag Karanganyar. "Maka dari itu Rumah Qur'an Gratis Karanganyar atau Hamalatul Qur'an tidak memiliki IJOP resmi Pondok Pesantren dari Kementerian Agama."
#nasional
Komentar (0)