Bank Sentral Inggris Kaji Pelonggaran Aturan Kredit Pemilikan Rumah

Bank Sentral Inggris atau Bank of England tengah mempertimbangkan pelonggaran aturan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) berisiko tinggi. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendukung pasar properti Inggris.

Mengutip Bloomberg, Komite Kebijakan Keuangan (Financial Policy Committee/FPC) Bank of England sedang mengkaji kemungkinan menaikkan batas rasio pinjaman terhadap pendapatan rumah tangga (loan-to-income) menjadi lima kali lipat, dari sebelumnya 4,5 kali lipat.

Sejak 2014, sebagian besar bank di Inggris dibatasi untuk memberikan maksimal 15 persen dari total KPR kepada peminjam dengan rasio pinjaman terhadap pendapatan di atas ambang batas tersebut.

Bank of England mengatakan kepada Financial Times bahwa pihaknya secara berkala meninjau kebijakan terkait sektor perumahan dengan mempertimbangkan tujuan utama dan tujuan sekundernya.

Menurut perkiraan kelompok lobi perbankan Inggris, UK Finance, kenaikan batas tersebut berpotensi membuka tambahan kapasitas penyaluran kredit setara 7 persen dari total KPR baru untuk properti residensial.

Rencana pelonggaran aturan ini muncul ketika pasar properti Inggris kembali menghadapi tekanan. Kenaikan biaya KPR membuat calon pembeli rumah semakin kesulitan mengakses pembiayaan.

Salah satu pemberi pinjaman hipotek terbesar di Inggris mencatat harga rumah stagnan pada Oktober, setelah sebelumnya turun 0,3 persen pada September.

Menteri Keuangan Inggris John Healey juga telah mengirimkan surat kepada Bank of England pada pekan ini. Ia meminta FPC untuk mengarahkan kebijakan agar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Healey juga meminta komite tersebut mempertimbangkan bagaimana batas rasio pinjaman terhadap pendapatan dapat dioptimalkan untuk mendukung tujuan tersebut.

Desakan itu muncul setelah pemerintah Inggris memutuskan menggandakan pungutan tambahan pajak perbankan menjadi 6 persen dalam anggaran yang diumumkan Rabu. Kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan penerimaan sekitar 1,5 miliar poundsterling atau USD 2 miliar untuk membantu membiayai bantuan biaya hidup bagi rumah tangga yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.