jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/11) tentang pemda memikirkan kesejahteraan PPPK, tidak semua berdemo pada 10 November, hingga ada kata melumpuhkan dalam penyadapan presiden. Simak selengkapnya!
1. Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan P3K Diminta Bersiap, IGI Akan Mengawal, tetapi Kalau Kinerja Buruk, Selesai
Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Forum Tendik Indonesia (FTI) menolak demo 10 November.
Mereka memilih berjuang mendapatkan status PPPK dengan menggunakan cara damai
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Geger Penangkapan Jenderal, Nomor Telepon Prabowo hingga Teddy Disadap, 264 Perwira Tinggi Dirotasi
Selengkapnya di Bawah:
Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Bicara soal Pensiun ASN, Bukti Keberpihakan Prabowo terhadap Pendidikan
2. Ini Salah Satu Bukti Pemda Juga Memikirkan Kesejahteraan PPPK, Bukan Hanya PNS
Pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian kepada para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum memiliki rumah.
Pemko Jambi meminta pengembang perumahan bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan hunian layak bagi PNS dan PPPK yang belum punya rumah.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan kerja sama tersebut perlu disiapkan melalui pendataan yang tepat agar program kepemilikan rumah dapat menjangkau pegawai yang membutuhkan.
Selengkapnya di Bawah:
Ini Salah Satu Bukti Pemda Juga Memikirkan Kesejahteraan PPPK, Bukan Hanya PNS
3. Ada Tanda-Tanda Kuat Jenderal Listyo Terancam Hukuman Mati
Mantan Kapolri yang juga bekas Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi terancam hukuman mati sesuai Pasal 191 KUHP
Hal di atas bukan sensasi belaka, melainkan isyarat kuat yang terlontar dari Yusril Ihza Mahendra selaku pemangku jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ada Tanda-Tanda Kuat Jenderal Listyo Terancam Hukuman Mati
4. Info Bocoran dari Yusril soal Tujuan Listyo Sigit Sadap Prabowo, Ada Kata Melumpuhkan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memberi info bocoran terkini soal tujuan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto.
Yusril awalnya menyampaikan bahwa penyadapan itu terindikasi untuk makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Info Bocoran dari Yusril soal Tujuan Listyo Sigit Sadap Prabowo, Ada Kata Melumpuhkan
5. 4 Kemungkinan Motif Penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Silakan Fokus yang Ketiga
Peneliti Senior Citra Institute Efriza mengungkap empat kemungkinan yang perlu didalami Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Menurut dia, perkara tersebut tidak boleh dilihat sebatas tindakan pelanggaran hukum individual karena berpotensi memiliki dimensi politik dan kelembagaan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
4 Kemungkinan Motif Penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Silakan Fokus yang Ketiga
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Dikritik, Perpres Alih Status ke PPPK & PNS Bikin Was-Was, Rencananya Lebih Cepat
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Komentar (0)