Herman Khaeron Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat menduga kasus penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting,l termasuk Prabowo Subianto Presiden dan petinggi partai politik, tidak mungkin dilakukan hanya oleh tiga orang tersangka.
Dia menilai, ada kemungkinan kolaborasi sejumlah pihak yang memiliki peran berbeda dalam operasi tersebut.
Maka dari itu, Herman meminta Kepolisian tidak berhenti pada penetapan tiga tersangka, tetapi juga mengungkap aktor intelektual, motif, hingga pihak yang memberikan perintah dalam dugaan penyadapan tersebut.
“Ya, saya kira tidak bisa mandiri, berdiri sendiri. Pasti ada kolaborasi. Kan enggak mungkin ini hanya dilakukan oleh seseorang,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Herman, dugaan penyadapan bukan perkara sederhana. Ada sejumlah aspek yang perlu didalami, mulai dari kebijakan, aspek teknis, penggunaan teknologi, operator, hingga pemanfaatan hasil penyadapan.
“Karena ini kan persoalan kebijakan juga, persoalan kebijakan. Kemudian ada teknis, ada teknologi, ada operator, dan kemudian sejauh mana sebetulnya penyadapan ini dianalisis untuk kepentingan apa,” ujarnya.
Meski demikian, Herman menegaskan Demokrat tidak ingin berspekulasi mengenai pihak yang diduga berada di balik kasus tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya pengungkapan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum di Kepolisian untuk pada akhirnya mengungkap terhadap persoalan ini,” tegasnya.
Herman juga meminta polisi mengusut secara transparan dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurutnya, publik perlu mengetahui siapa yang memerintahkan penyadapan, apa motifnya, serta untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.
“Dan tentu yang paling penting untuk apa penyadapan itu? Dan atas perintah siapa? Kepentingannya apa?” ucap Herman.
Dia mengingatkan, penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan merupakan pelanggaran serius.
“Kalau benar ternyata Presiden disadap, ya ini menurut saya kategori kejahatan yang sangat besar. Ini harus melalui proses-proses yang lebih transparan supaya publik juga tahu,” katanya.
Lebih lanjut, Herman mengapresiasi langkah Kepolisian yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dia berharap Kapolri beserta jajarannya mampu menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan terbuka.
“Kami meyakini Kapolri bersama seluruh jajarannya mampu mengungkap ini secara profesional dan transparan, yang pada akhirnya kita bisa memberikan ketenangan kepada kita semua,” pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia diungkap Bareskrim Polri. Nomor telepon Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur hukum.
Dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), dan EH (Irjen Eko Hadi Santoso). Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Ketiga tersangka kini telah ditahan di Rutan Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.(faz/rid)
Komentar (0)