Gerindra soal Penyadapan Prabowo: Ada Persoalan Kedisiplinan Garis Komando, Dalami Upaya Makar

Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Sugiono. (Sumber: Antara/HO Gerindra)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Sugiono berpendapat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat, dapat mencerminkan adanya persoalan kepatuhan terhadap garis komando.

Ia menilai perlu ada pendalaman mengenai kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap presiden.

“Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi,” kata dia di Jakarta, Rabu (4/11/2026), seperti dikutip Antara.

“Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” tegas Sugiono.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar, Singgung Hukuman Mati

Meski demikian, ia menyatakan Gerindra menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri.

“Kita tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tuturnya.

Ia berharap proses penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri,” harap Sugiono.

“Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyatakan seluruh institusi negara bertanggung jawab menjaga profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi serta kepemimpinan nasional yang sah.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Pakar Siber Pertanyakan Otorisasi LIMS: Alat Sadap di RI Jarang Diaudit

 

Oleh sebab itu, setiap persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” imbaunya.

“Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

3 Jenderal Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Tiga tersangka tersebut adalah eks Kapolri yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan ketiga tersangka diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media, sejak 2025.

Asep menjelaskan, para tersangka ditengarai menyadap nomor telepon target-target tersebut secara ilegal. Kegiatan itu diduga berlangsung hingga 2026.

Modus operandinya, lanjut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV, Antara