HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel tengah mematangkan daftar jembatan yang akan menjadi prioritas perbaikan dan pembangunan pada 2027. Proses pendataan dan verifikasi dilakukan untuk memastikan jembatan yang diusulkan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel serta membutuhkan penanganan segera.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Andi Ihsan, mengatakan penanganan sejumlah jembatan berpeluang dimasukkan dalam program Multi Years Project (MYP) tahap kedua. Salah satu infrastruktur yang telah masuk dalam rencana tersebut adalah Jembatan Burung-Burung-Bili-Bili di Kabupaten Gowa. Jembatan ini direncanakan mengalami pelebaran guna menyesuaikan kapasitasnya dengan kebutuhan lalu lintas harian.
“Untuk perbaikan jembatan mungkin masuk di MYP tahap 2. Karena ada sekitar berapa yang kita mau tuntaskan terkait pembangunan dan pembinaan jembatan. Salah satu yang kita bilang tadi di Burung-Burung Bili-Bili itu nanti,” kata Andi Ihsan, Selasa, 3 November.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menuntaskan proses verifikasi terhadap jembatan yang akan diusulkan dalam program MYP tahap kedua. Selain menentukan jembatan yang membutuhkan perbaikan, BMBK Sulsel juga menginventarisasi sejumlah lokasi yang memerlukan pembangunan jembatan baru.
Menurut Andi Ihsan, penentuan proyek harus didasarkan pada kewenangan pemerintah provinsi dan tingkat kebutuhan penanganan di lapangan. Kalau di jembatan tahap 2, sekarang itu kami lagi finalisasi yang mana yang masuk kewenangannya kita perbaikan dan memang benar-benar mau diperbaiki, kemudian didata juga yang mau dibangun.
“Sekarang kalau jumlahnya itu kami lagi susun, tapi artinya kami maksimalkan sesuai dengan kondisi yang perlu dan sangat dibenah,” jelasnya.
Hingga kini, BMBK Sulsel belum menetapkan jumlah keseluruhan jembatan yang akan masuk dalam program penanganan 2027. Andi Ihsan menegaskan, pendataan perlu dilakukan secara menyeluruh agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada infrastruktur yang paling membutuhkan perbaikan. Sebab, seluruh kebutuhan penanganan jembatan di Sulsel harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
“Ya, harus didata baik. Karena kalau kita mau perbaiki semua, kan harus cukup anggaran,” lanjutnya.
Rencana penanganan jembatan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema multiyears periode 2027-2029. Melalui verifikasi ini, Pemprov Sulsel diharapkan dapat menetapkan skala prioritas pembangunan maupun perbaikan jembatan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, urgensi, serta kemampuan anggaran daerah.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, penggunaan skema multiyears memungkinkan pekerjaan infrastruktur dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat mengurangi pengulangan tahapan pengadaan dan mobilisasi peralatan.
Menurutnya, pengerjaan melalui kontrak tahun jamak dapat menekan biaya yang muncul dari proses lelang berulang, persiapan dokumen, mobilisasi alat berat, hingga persiapan teknis lainnya.
“Kalau kita langsung multiyears, pengerjaan jalan juga bisa dilakukan sekaligus,” kata Andi Sudirman.
Ia juga menjelaskan, proyek dengan nilai besar memungkinkan pemerintah melibatkan perusahaan konstruksi dengan kualifikasi lebih tinggi. Di sisi lain, keterlibatan pelaku usaha lokal tetap didorong melalui skema kerja sama operasi (KSO).
“Kita buatkan skema konten lokal. Minimal 40 persen bisa bergabung untuk bekerja sama. Alhamdulillah mereka KSO sehingga spesifikasinya memang kita mantapkan,” tandasnya.(edo)
Komentar (0)