Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersiap melakukan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial. Rencananya digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital), akan diterapkan pada 10 November 2026 mendatang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Dekonas) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pelaksanaan bansos secara digital dilakukan melakukan sistem GovTech atau Goverment Technology pada 10 November itu telah diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau tidak ada perubahan sekitar tanggal 10, sebenarnya kami usulkan pada Presiden tanggal 10 akan di-roll out secara nasional," kata Luhut di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (1/11/2026).
Luhut mengatakan, pengalihan skema program bansos menjadi digital ini akan bisa segera terlaksana karena sudah 60 juta orang mendaftarkan diri untuk bisa menjadi penerima. Ia menargetkan, pada saat pelaksanaan program bergulir, akan ada 100 juta orang terdaftar.
"Per hari ini sudah 60 juta yang mendaftar yang terdaftar di dalam GovTech itu yang qualified untuk menerima bansos. Dan kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang," ucap Luhut.
"Dan kita harap akhir tahun ini itu sudah seluruh penduduk Indonesia yang qualified, yang saya kira qualified untuk menerima bansos itu sudah akan terdaftar. Jadi membawa keadilan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah menargetkan mulai 2027, bansos berubah menjadi bantuan tunai digital, sebagaimana tertera dalam artikel di website dukcapil.kemendagri.go.id berjudul 'Bansos 2027 Berubah Jadi Digital, Wajah Jadi Kunci Verifikasi'.
Dalam artikel itu disebutkan pemerintah menargetkan 48 juta keluarga masuk dalam skema Perlinsos Digital 2027.
Polanya registrasi mandiri melalui Portal Perlinsos Kemensos. Warga cukup menyiapkan NIK yang terdapat pada KTP-el, nomor meter listrik, dan melakukan pemindaian wajah melalui teknologi face recognition (FR).
(haa/haa)
Komentar (0)