Pengamat Politik Minta KPU Lebih Teliti Verifikasi saat Pilpres

Jakarta: Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih teliti dalam proses verifikasi saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Pernyataan tersebut merespons polemik ijazah yang menyeret Presiden ketujuh RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

"Di undang-undang sudah jelas bahwa KPU wajib hukumnya melakukan verifikasi administrasi dan faktual," ujar Adi, dalam program Kontroversi Metro TV, Kamis, 29 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, KPU harus memaksimalkan forum dan tahapan yang ada untuk mengecek syarat-syarat dari tiap calon. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mencegah polemik yang hari ini terjadi kembali terulang.

"Supaya tidak ada gugatan-gugatan di kemudian hari setelah proses Pemilu selesai dan setelah yang menang itu sedang menjalankan kekuasaan hari ini," jelasnya.


Program Kontroversi edisi Babak Baru Ijazah Gibran. Dok. Metro TV


Adi menekankan, verifikasi faktual juga harus dilakukan KPU. Menurutnya, KPU juga harus jemput bola untuk mengecek kebenaran syarat seperti ijazah ke instansi-instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Ia mencontohkan, di tingkat daerah, verifikasi bahkan sampai mendatangi institusi-institusi terkait. Menurutnya, jangan sampai pemilihan presiden mendapat pengecualian.

"Nah di daerah-daerah aja kan kepala-kepala daerah didatangi kok sekolahnya mulai dari SMA, S1, S2 dan S3. Untuk pilpres bagi saya tidak ada pengecualian," katanya.

Adi menyebut, persidangan terkait ijazah Jokowi dan Gibran menjadi penting untuk mengakhiri polemik. Menurutnya, isu tersebut justru menutup masalah-masalah yang lebih besar.

"Sehingga persoalan ijazah ini tidak berlarut-larut. Nyaris isu-isu itu tenggelam. Sementara kita tahu persoalan kebangsaan kita banyak sekali yang saya kira butuh atensi publik," ucapnya.