Berpakaian Serbahitam, Mahasiswa Berdemonstrasi di Bundaran HI, Bawa 5 Tuntutan

jpnn.com - JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas dan mereka yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10).

Komite SADAR merupakan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Diponegoro. 

BACA JUGA: Aksi Demo Mahasiswa, Polisi Bakal Tindak Pelaku Anarkistis

Namun, massa tak bisa berdemonstrasi di area Bundaran HI.

Mereka tertahan di area depan Bank UOB, Jakarta karena terdapat blokade kepolisian. 

BACA JUGA: Pemerintah Minta Aksi Demo 28 Oktober Digelar dengan Damai & Tertib

Mahasiswa terlihat mengenakan pakaian serbahitam dalam demonstrasi kali ini dan beberapa membawa bendera kampus.

Mereka juga membawa berbagai poster dalam demonstrasi yang mengangkat tema Indonesia Sadar.

BACA JUGA: Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Sejumlah Titik Berpotensi Macet

Sejumlah mahasiswa terlihat mengacungkan tiga jari dan meneriakkan revolusi ke hadapan kepolisian penjaga demonstrasi.

Beberapa sampai membawa poster berukuruan 3×5 meter yang isinya keresahan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili," demikian poster raksasa yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi. (ast/jpnn)

5 Tuntutan Aksi Indonesia Sadar:

1. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

2. Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP. 

3. Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

4. Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

5. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.