Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Firdaus Sulistijawan, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinsos Jatim mengatakan, langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperkuat perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
“Kesejahteraan sosial itu penting dan diamanatkan, kerangka itu adalah bagaimana proses empowering itu terjadi, bagaimana proses mengintegrasikan berbagai macam upaya pemerintah untuk support masyarakat, kemudian proses perlindungan dan jaminan sosial,” katanya dalam Talkshow Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, pada Rabu (28/10/2026).
Firdaus menjelaskan, bantuan sosial berperan sebagai bantalan agar masyarakat rentan tidak jatuh ke kondisi kemiskinan yang lebih dalam. Sementara pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk membantu masyarakat yang sudah memiliki kemampuan dasar agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
“Kalau bantalan sosialnya sudah terpenuhi, harapan kita untuk menjadi provinsi yang maju lebih ke arah bantalan ekonomi, kalau tingkat kemiskinan ekstremnya sudah turun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian Indikator Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Jawa Timur saat ini berada di angka 58,73. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial sekaligus menjadi salah satu tolok ukur pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi.
Firdaus menyebut, penguatan kesejahteraan sosial membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan hingga upaya mendorong masyarakat agar mampu berfungsi secara sosial dan mandiri secara ekonomi.
Di sisi lain, perlindungan terhadap kelompok rentan tetap menjadi perhatian. Firdaus menyebut lansia dan penyandang disabilitas yang berada pada kelompok kesejahteraan terbawah perlu mendapat dukungan sesuai kebutuhan masing-masing.
Salah satu bentuk dukungan bagi lansia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Sementara itu, pendekatan pemberdayaan ekonomi diarahkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian.
Untuk memastikan bantuan dan program pemberdayaan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, Dinsos Jatim menempatkan akurasi data sebagai salah satu prioritas. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan setiap tiga bulan melalui data dari Kementerian Sosial.
Firdaus mengakui, dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat menyebabkan data penerima bantuan perlu diperbarui. Oleh karena itu, masyarakat juga bisa mengajukan perbaikan data secara mandiri maupun melalui pendamping sosial.
“Kesadaran masyarakat, lingkungan, tetangga, dan seterusnya untuk membantu kelompok yang kurang beruntung agar bisa memperbaiki datanya menjadi penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang merasa membutuhkan perlindungan sosial tetapi belum terdata dapat meminta bantuan untuk mengajukan atau memperbaiki data. Pendampingan dapat dilakukan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), maupun Jatim Social Care.
Firdaus menyebut, terdapat 666 TKSK yang tersebar di kecamatan serta sekitar 5.000 SDM PKH yang dapat dimaksimalkan untuk membantu penjangkauan masyarakat. Jatim Social Care juga menjadi bagian dari upaya pendampingan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat, termasuk RT dan RW, dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi warga yang memerlukan perlindungan sosial.
“Artinya pemerintah daerah juga harus memberikan mekanisme itu, membantu untuk mendaftarkan itu. Jadi agar agar semua bisa segera ditindaklanjuti. Tadi kalau kan pemerintah daerah yang terkecil RT, RW tidak melakukan itu, tidak bisa, sulit sekali. ini sekema perlinsos ya,” jelasnya.
Dengan pembaruan data dan penguatan pendampingan tersebut, Pemprov Jatim berharap bantuan sosial dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjadi pijakan untuk mendorong masyarakat yang telah memiliki kemampuan dasar agar lebih mandiri secara ekonomi.(ris/ipg)
Komentar (0)