Setahun Sekolah Rakyat, Mensos Evaluasi Kekurangan Guru

Setelah satu tahun berjalan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengevaluasi penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk membenahi dan memperkuat tata kelola serta kualitas pembelajaran, dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Konsolidasi dan evaluasi ini digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan seluruh kepala sekolah dari Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya ketersediaan tenaga pendidik serta pendampingan intensif bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang rentan.

Di hadapan ratusan kepala sekolah yang hadir, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyebutkan bahwa secara umum, penyelenggaraan Sekolah Rakyat selama satu tahun ini telah berjalan dengan baik. Namun, ia tak menampik masih adanya sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan guru, wali asrama, dan wali asuh.
 

Melalui evaluasi ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses pendidikan gratis, melainkan juga menghadirkan dukungan sosial yang utuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Siswa Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama dari keluarga rentan dan tidak mampu. Mereka mungkin tertinggal karena belum mendapatkan akses pendidikan yang baik. Terkadang ada juga kendala pada pola asuh yang tidak sesuai, sehingga anak-anak ini memiliki kebiasaan yang beragam," ujar Gus Ipul, dikutip dari Headline News, Metro TV, Selasa 27 Oktober 2026.

Oleh karena itu, Gus Ipul menekankan bahwa tugas tenaga pendidik di Sekolah Rakyat jauh lebih kompleks dibandingkan sekolah reguler.

"Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa disetarakan agar mampu mengikuti proses pendidikan yang berstandar sama untuk mereka," tegasnya.