JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima Rp 1 miliar setiap bulannya.
Dadan menyebut, uang sebesar itu akan beredar di wilayahnya masing-masing.
"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp 1 miliar per bulan," ujar Dadan, dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Dadan menyebut, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.
Baca juga: BGN Tantang SPPG Bikin MBG Kualitas Bintang 5, tapi Tetap Rp 10.000
Sebagian besar anggaran BGN, kata dia, langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan SPPG di seluruh Indonesia.
"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," ujar dia.
Dadan kemudian memberi contoh mengenai perputaran uang akibat MBG.
Dia mengatakan, di Jawa Barat yang telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp 5 triliun setiap bulan.
"Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp 5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp 11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah dan kemudian menjadi isu hal lokal di mana pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok lokal," papar Dadan.
Oleh karena itu, kata dia, program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal.
Baca juga: Deretan Ulah SPPG Berujung Sanksi BGN...
Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.
Dadan menyoroti pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional, hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini juga semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah.
Dadan mengeklaim, banyak kepala daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.
"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," ujar dia.
Baca juga: Pemilik Dapur MBG Ngaku Cucu Menteri dan Tekan Kepala SPPG hingga Nangis, Kini Di-suspend
Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat.
Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
