Seluruh Elemen Bangsa Diajak Jaga Persatuan dan Soliditas Nasional

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, Jazuli Juwaini, mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan soliditas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah oleh konflik maupun kepentingan kelompok.

Menurut Jazuli, persatuan menjadi modal penting bagi bangsa untuk menghadapi persoalan nasional. Seluruh komponen masyarakat perlu menjaga kebersamaan agar energi bangsa dapat diarahkan pada upaya menyelesaikan persoalan rakyat dan memperkuat pembangunan.

"Jangan menyerah, jangan mundur dalam menegakkan kedaulatan negara. Usut tuntas setiap dugaan pelanggaran, tegakkan hukum secara adil, dan pastikan tidak ada pihak yang kebal hukum. Pada saat yang sama, kita harus menjaga persatuan dan soliditas nasional," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 November 2026.

Jazuli menilai stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi tersebut dibutuhkan agar pemerintah bersama seluruh elemen bangsa dapat berkonsentrasi menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan.

"Masalah yang kita hadapi sangat besar dan tantangan ke depan tidak ringan. Karena itu, jangan biarkan energi bangsa habis untuk konflik dan kepentingan kelompok. Kita membutuhkan persatuan dan soliditas nasional agar bisa fokus membangun Indonesia, menyelesaikan persoalan rakyat, dan membawa bangsa ini semakin maju," kata Jazuli.
 

Ajakan menjaga persatuan tersebut disampaikan Jazuli di tengah sorotan terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Ia menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Presiden dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jazuli menegaskan persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai pelanggaran privasi individu. Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal juga berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan nasional, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

"Ini persoalan besar dan tidak boleh dianggap sepele. Penyadapan ilegal terhadap Presiden dan berbagai elemen bangsa bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi seseorang. Ini menyangkut kehormatan, keamanan, dan kedaulatan negara. Siapa pun yang menjadi sasaran, praktik semacam ini tidak boleh ditoleransi," tegas Jazuli.

Ia meminta dugaan penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah diusut secara menyeluruh. Terlebih, apabila ditemukan upaya menghilangkan barang bukti elektronik, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

"Adanya pihak-pihak yang menggunakan instrumen negara secara ilegal untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau agenda tertentu, ini sangat berbahaya. Jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan, bahkan digadaikan, demi kepentingan segelintir orang. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik semacam ini," ujarnya.


Ketua umum pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar, KH Jazuli Juwaini bersama Presiden Prabowo Subianto. Istimewa

Jazuli mengapresiasi langkah Presiden melalui Polri yang dipimpin Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus tersebut dan menjerat sejumlah petinggi. Namun, ia menekankan penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.

Ia juga meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan. Aparat penegak hukum diharapkan mengungkap pihak yang memerintahkan, membiayai, memfasilitasi, hingga aktor intelektual di balik dugaan tindak pidana tersebut.

"Proses hukum harus berjalan sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku teknis. Siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang memfasilitasi, dan siapa aktor intelektualnya harus diungkap secara terang. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia mengingatkan praktik penyadapan ilegal berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu, seluruh instrumen keamanan dan penegakan hukum harus bekerja sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan.