JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menduga aksi penyadapan yang dilakukan pihak tertentu digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis, termasuk partainya.
Menurut Hasto, penyadapan semakin masif terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023.
"Kalau melihat dari seluruh pengalaman PDI Perjuangan, proses penyadapan itu juga dilakukan sebagai upaya pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis, bahkan termasuk PDI Perjuangan," katanya di Blitar, Sabtu (7/11/2026).
Hasto mengungkap adanya tekanan-tekanan yang dialami ketika PDIP mempersoalkan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023, di mana putusan itu mengubah syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden.
Hasto menduga tekanan kepada PDIP itu muncul akibat adanya penyadapan yang dilakukan terhadap pihaknya.
Baca Juga: Mabes Polri Banjir Karangan Bunga Dukungan Usut Kasus Penyadapan Prabowo | KOMPAS PETANG
"Tekanan itu didasarkan oleh berbagai informasi yang diperoleh melalui hasil penyadapan, sehingga penyadapan sudah berlangsung sebelumnya, dan kami indikasikan dari pengalaman PDI Perjuangan setelah putusan MK itu semakin masif," ujarnya.
Menurutnya, penyadapan digunakan sebagai senjata untuk meredam pihak-pihak yang bersikap kritis saat masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dulu.
Namun, ketika ditanyai tentang dalang penyadapan, Hasto tak memberikan jawaban.
"Ya, kita serahkan pada seluruh proses hukum," katanya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan sikap PDIP terhadap kasus penyadapan ilegal yang menyasar berbagai pihak, termasuk presiden.
Ia menegaskan, ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan disadap, maka hal itu nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi.
Baca Juga: Bahlil Tantang Pihak Seret Namanya Terlibat Penyadapan Presiden: Buktikan atau Saya Somasi
Oleh karena itu, ia menyebut PDIP menyatakan dukungannya agar kasus penyadapan terhadap presiden dan tokoh-tokoh lain dituntaskan.
Selain itu, ia mengingatkan agar kasus penyadapan ilegal itu menjadi pelajaran, sehingga tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari.
Politikus PDIP itu menegaskan penyadapan harus dilakukan dengan mekanisme sangat ketat.
Ia pun menekankan penyadapan tidak boleh dikaitkan dengan politik kekuasaan, apalagi digunakan untuk menyasar lawan-lawan politik.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- hasto kristiyanto
- penyadapan
- penyadapan ilegal
- kasus penyadapan
- pdi perjuangan
- pdip
Komentar (0)