Kemendikdasmen: 2,7 Juta Guru Resmi Kantongi Sertifikat Pendidik di 2026

Jakarta: Sebanyak 2,7 juta guru di seluruh Tanah Air resmi mengantongi sertifikat pendidik melalui program akselerasi sertifikasi.  Meski begitu, masih ada tantangan kualifikasi akademik pendidik di lapangan yang belum memenuhi standar diploma empat (D4) atau sarjana (S1).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., mengungkapkan, akselerasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan ketenangan kerja para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Nunuk menceritakan, saat pertama kali mengemban amanah di Kemendikdasmen, cakupan sertifikasi guru di Indonesia tergolong memprihatinkan, karena baru menyentuh angka 30 persen, padahal target penuntasan awalnya dipatok rampung pada 2015.

"Pada saat saya bergabung di Kemendikdasmen, guru yang tersertifikasi itu baru 30 persen. Dan seharusnya sudah selesai tahun 2015. Nah saat ini seiring dengan waktu kita berpikir keras bagaimana caranya guru-guru ini bisa mendapatkan layanan dasarnya yaitu kesejahteraannya. Maka kita lakukan akselerasi hingga saat ini 2,7 juta guru sudah tersertifikasi," ujar Nunuk di sela-sela gelar Anugerah Pendidikan Indonesia 2026, di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Nunuk mengakui, pemerintah sejatinya menargetkan seluruh proses sertifikasi guru dapat tuntas sepenuhnya pada 2026. Meski demikian, masih ada tantangan kualifikasi akademik pendidik di lapangan yang belum memenuhi standar diploma empat (D4) atau sarjana (S1).

Untuk mengatasi kendala regulasi tersebut tanpa meninggalkan hak para pendidik, Kemendikdasmen menggulirkan skema beasiswa pendidikan lanjutan secara masif bagi guru yang telah terdata.

"Dan sisanya itu sebenarnya kami ingin tuntas di tahun 2026. Namun rupanya masih ada guru-guru yang belum S1 dan D4 yang tentu tidak mungkin bisa kita tuntaskan. Itupun kami ada program penuntasan yaitu beasiswa bagi para guru yang sudah ada di Dapodik yang belum S1, D4. Dan ini sedang berjalan. Insya Allah kalau mereka sudah menyelesaikan S1, D4-nya, maka mereka bisa langsung ikut pendidikan profesi guru," tutur Nunuk.

Melalui terobosan ini, Nunuk menargetkan seluruh guru yang memenuhi syarat administratif dan kualifikasi bisa segera mengantongi sertifikasi profesi secara merata, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Sehingga harapannya tidak ada guru yang tertinggal, semua guru yang memiliki syarat bisa mendapatkan sertifikasi, mendapatkan haknya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang pada akhirnya nanti kita tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi para guru tersebut," tegasnya.

Selain akselerasi sertifikasi, Nunuk menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status melalui pengangkatan 1,3 juta guru non-ASN menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021, serta rencana penataan tata kelola guru menjadi ASN pusat mulai 2027 hingga 2030 demi meminimalisir intervensi politik lokal.

"Tapi tujuan kita tentu sama, bagaimana kita membuat guru kita berdaya, terhormat, dan sejahtera," pungkas Nunuk.