Semarang, tvOnenews.com - Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah menunda sidang putusan kasus dugaan korupsi Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq hingga 23 November 2026.
Sebelumnya sidang putusan kasus dugaan korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya atau "outsourcing" dan penerimaan gratifikasi yang terjadi selama kurun waktu 2021 hingga 2026 dengan terdakwa Fadia Arafiq dijadwalkan digelar pada Kamis (5/11/2026) kemarin.
Alasan penundaan tersebut karena majelis hakim yang menyidangkan perkara belum siap.
"Hakim ketua berhalangan hadir karena ada dinas luar," kata hakim anggota Arief Noor Rokhman saat memimpin sidang penundaan di Semarang, Kamis (5/11/2026).
Arief selanjutnya menunda sidang untuk kembali dibuka pada 23 November 2026 dengan agenda pembacaan putusan.
Ia memastikan majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang terbaik.
Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Fadia Arafiq dengan hukuman lima tahun penjara.
Terdakwa Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya pada kurun waktu 2022 hingga 2026.
Pada dakwaan kedua, jaksa menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD yang nilainya mencapai Rp2,6 miliar.
Jaksa menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ant/buz)
Komentar (0)