Dugaan Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan, Bakom Singgung Politik Busuk Memecah Belah Persatuan Bangsa

JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak membiarkan ambisi kekuasaan melahirkan praktik politik busuk yang dapat memecah belah persatuan Indonesia.



Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda di tengah mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.



Menurut Syahganda, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi.

BACA JUGA:Bakom Minta Rakyat Bersatu Dukung Prabowo di Tengah Kasus Penyadapan

Ia menilai tindakan tersebut telah mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi mengancam keselamatan Presiden.

"Jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat kita mentolerir politik busuk, tanpa moral dan bisa memecah-belah persatuan kita," ujar Syahganda dalam keterangannya, Jumat, 6 November 2026.



Ia menegaskan, pemerintah akan melawan segala bentuk tindakan yang mengarah pada makar demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.



Syahganda mengatakan, Presiden merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan bangsa yang wajib dijaga dan dihormati seluruh rakyat Indonesia.



Menurutnya, pengkhianatan yang dilakukan pejabat negara terhadap Presiden perlu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi.


BACA JUGA:Siap-siap! 25,16 Juta Warga Bakal Dapat Rekening Gratis dari Pemerintah, Ada Saldo Rp50 Ribu

Oleh karena itu, ia meminta setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden diusut secara objektif dan transparan.



"Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya.



Lebih lanjut, Syahganda mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan keutuhan bangsa.



Ia menekankan, perbedaan kepentingan politik maupun ambisi kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan persatuan nasional.

BACA JUGA:Bali Bakal Punya Kereta Trem, KAI Siap Gelontorkan Rp2 Triliun untuk Rute Bandara-Canggu