BNPPDT–TNI AD Susun Kajian Strategis Pertahanan dan Pembangunan di Perbatasan Kalimantan

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menggelar forum koordinasi bersama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk membahas pengumpulan data dan informasi penyusunan kajian strategis Triwulan IV (TW IV) mengenai pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan. Kajian tersebut bertujuan mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis.

Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tanggapan tertulis untuk bahan kajian Staf Ahli Kasad. Ia menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ke depan, kita berharap BNPP yang baru [BNPPDT] bisa segera operasional. Kita akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, karena pertahanan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdin di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis, 5 November 2026. 

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menekankan pentingnya penanganan perbatasan secara terpadu. Menurutnya, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melibatkan berbagai unsur, seperti Imigrasi dan Bea Cukai, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan kawasan berjalan efektif.

“Penanganan perbatasan adalah kerja tim. Tidak boleh ada ego sektoral. Kalau sudah di perbatasan, kita bersatu di bawah bendera Merah Putih,” kata Edi.

Edi menyoroti percepatan pembangunan membutuhkan sinergi kementerian/lembaga dan TNI AD. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti, TNI AD turut membantu pembangunan jembatan, penanganan krisis air bersih, serta renovasi rumah tidak layak huni. 

Ia mengingatkan pembangunan tersebut perlu disertai perencanaan pemeliharaan agar manfaatnya berkelanjutan. “Konektivitas harus segera dibangun karena ini merupakan pekerjaan rumah bangsa yang sudah lama terbengkalai,” tegasnya.


BNPPDT dan Mabes TNI AD menggelar forum koordinasi di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta. (Dokumentasi/ Istimewa)

Dari pihak Mabes TNI AD, Kasad Bidang Kumham dan Kamnas, Mayjen TNI Ari Estefanus, menjelaskan kajian strategis TW IV bertujuan menghimpun data dan masukan sebagai bahan rekomendasi bagi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Pengumpulan informasi tersebut telah dilakukan melalui sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, dan BNPPDT.

Ari menegaskan pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga perlu memperhitungkan fungsi pertahanan negara. 

Posisi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan kawasan tersebut strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan dan kepentingan masyarakat.

Ari turut menyoroti pentingnya pengawasan patok batas negara melalui pemanfaatan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP). Jalan tersebut mendukung pemeriksaan kondisi patok batas, termasuk mengidentifikasi patok yang bergeser, hilang, atau rusak. 

Ari juga menekankan perlunya koordinasi antara pengelola PLBN dan personel Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang memiliki tugas serta prosedur operasional masing-masing.


BNPPDT dan Mabes TNI AD menggelar forum koordinasi di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta. (Dokumentasi/ Istimewa)

Sementara itu, Kasad Bidang Kamnas, Kolonel Arh. Heri Purwanto, menyebut perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan membentang lebih dari 2.000 kilometer dengan lebih dari 6.000 patok batas yang perlu dipelihara. Jalan inspeksi perbatasan telah terhubung sepanjang hampir 1.900 kilometer, sementara lebih dari 140 kilometer masih belum terbangun.

Heri mengidentifikasi tiga kesenjangan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Ketiganya meliputi belum terpetakannya kontribusi infrastruktur terhadap kebutuhan pertahanan, belum optimalnya keterpaduan perencanaan antarkementerian/lembaga, serta belum jelasnya pengelolaan aset dan pembiayaan pemeliharaan setelah pembangunan selesai. 

Melalui kajian tersebut, Staf Ahli Kasad mengharapkan tersusunnya matriks prioritas pembangunan perbatasan yang mengintegrasikan aspek mobilitas, logistik, konektivitas, kesejahteraan masyarakat, kesiapan pertahanan, dan pengawasan. BNPPDT memandang sinergi dengan TNI AD dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terpadu.