Ryano Panjaitan Desak Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh untuk memastikan kebenaran informasi serta menjaga stabilitas pemerintahan.

BACA JUGA: IMPRESI: Dugaan Makar di Balik Penyadapan Presiden Harus Dibongkar

Ryano menilai, apabila dugaan penyadapan itu terbukti, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, penegakan hukum, serta kewibawaan lembaga kepresidenan.

“Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ryano dalam keterangannya.

BACA JUGA: Soal Kasus Penyadapan Presiden, Komisi III Minta Pengusutan Dilakukan Transparan

Menurut dia, setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan jabatan, terlebih jika berkaitan dengan keamanan informasi kepala negara, perlu ditangani secara serius.

Ryano mengatakan, institusi negara seharusnya menjaga kehormatan, keamanan, dan kewibawaan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Ia menilai, tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, apabila terbukti, berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.

Ia juga menyoroti kemungkinan dampak dugaan penyadapan tersebut terhadap stabilitas nasional.

Menurut Ryano, kepercayaan publik terhadap institusi negara harus dijaga melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.

“Bagi kami, tidak boleh ada ruang lagi bagi para pengkhianat bangsa. Namun, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ryano mendukung upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut hingga tuntas.

Ia meminta proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara maksimal, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengungkap latar belakang peristiwa tersebut.

Ia juga meminta Bareskrim Mabes Polri, apabila menangani perkara ini, bekerja secara profesional dan transparan.

Menurut dia, pengungkapan kasus secara terang benderang diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak dalam spekulasi.

Ryano menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat secara langsung.

Aparat, kata dia, perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti yang sah.

Ia berpandangan, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat publik harus ditangani tanpa memandang pangkat, jabatan, ataupun kedudukan seseorang di dalam institusi.

“Siapa pun yang terbukti mempermainkan keamanan informasi negara dan melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan maupun kedudukan,” kata Ryano.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya proses hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurut dia, pengungkapan perkara harus didasarkan pada alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada tuduhan atau opini yang berkembang di ruang publik.

Ryano juga mengingatkan agar isu tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi politik maupun memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Ia meminta semua pihak menunggu hasil penanganan perkara oleh aparat yang berwenang.

Dalam kesempatan itu, Ryano mengajak generasi muda Indonesia untuk tetap berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, partisipasi pemuda diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan konstitusi, prinsip demokrasi, dan ketentuan hukum.

Menurut dia, sikap kritis generasi muda harus disertai tanggung jawab dalam menyikapi berbagai informasi, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Pemuda diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi maupun gerakan yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Ryano menegaskan bahwa menjaga stabilitas nasional bukan berarti menutup ruang kritik terhadap pemerintah atau institusi negara.

Sebaliknya, kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan selama dilakukan secara konstitusional, berdasarkan fakta, serta menghormati proses hukum.

Ia berharap pengusutan dugaan penyadapan tersebut dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Bagi KNPI, kata Ryano, penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif merupakan bagian penting dari upaya menjaga persatuan nasional serta memastikan seluruh penyelenggara negara menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Generasi muda harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional,” ujar Ryano Panjaitan. (dil/jpnn)