Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan. Infrastruktur sederhana ini diharapkan mampu menahan limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke wilayah hilir, sekaligus meningkatkan peresapan air ke dalam tanah untuk membantu menjaga ketersediaan sumber mata air.
"Kalau menunggu pohon itu 10 tahun, kalau bikin rorak kan tidak butuh 1 tahun. Jangka pendek itu, di samping nanti menyuburkan tanaman," kata Gus Yasin dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Hal itu ia sampaikan saat berdiskusi dengan Komunitas Pegiat Konservasi Alam (Peka) Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus, hari ini.
Ia menyoroti dampak kerusakan kawasan Gunung Muria terhadap tiga kabupaten penyangga, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Dalam dua tahun terakhir, wilayah tersebut mengalami sejumlah kejadian banjir hingga longsor.
Gunung Muria memiliki 11 aliran sungai yang berperan penting bagi kawasan di sekitarnya. Menurut Taj Yasin, upaya konservasi perlu dilakukan untuk memperlambat aliran air dari kawasan hulu sekaligus menjaga keberlangsungan sumber mata air.
"Kenapa saya minta untuk bikin rorak, supaya airnya tidak langsung ke bawah. Otomatis sumber-sumber air yang sudah ada akan terisi. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat," sambungnya.
Gus Yasin juga menegaskan pentingnya pengendalian alih fungsi kawasan hutan, terutama perluasan lahan yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis Gunung Muria.
Ketua Peka Muria, Teguh Budi Wiyono mengungkapkan, kondisi hutan di kawasan Muria menjadi keprihatinan masyarakat. Sebab, sejumlah kawasan telah beralih fungsi menjadi kebun kopi.
Padahal, Gunung Muria menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, seperti macan tutul dan elang Jawa. Kawasan tersebut juga memiliki sekitar 120 jenis burung serta sejumlah pohon langka dan mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
"Harapan kami, dengan adanya Surat Keputusan (SK) Taman Hutan Raya (Tahura), hutan kembali terjaga, Kami titip supaya ekologi, ekonomi, dan hidrologi di Muria tetap terjaga," ujar Teguh.
Ia menyebut, dari 116 titik mata air yang telah didata komunitasnya, hampir 80 persen di antaranya mengalami kondisi kering atau mati.
Teguh berharap, penetapan Gunung Muria sebagai Tahura dapat menjadi momentum pemulihan kawasan tanpa mengabaikan kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan ekonomi dari aktivitas pertanian. Menurutnya, dialog langsung dengan pemerintah menjadi ruang penting bagi komunitas untuk menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah Pujiharini menjelaskan penetapan Tahura Gunung Muria pada April 2026 menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.
Tahura Muria memiliki luas 9.445 hektare. Dengan status tersebut, kawasan hutan kini menjadi kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.
Jawa Tengah saat ini memiliki dua Tahura, yakni Tahura KGPAA Mangkunegoro I di Karanganyar dan Tahura Gunung Muria. Pengelolaan Tahura nantinya akan dibagi ke dalam sejumlah blok, termasuk blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Pembagian tersebut dimaksudkan agar fungsi konservasi tetap terjaga tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sebelum penetapan Tahura.
Selain penanaman vegetasi, DLHK Jateng juga menyiapkan konservasi sipil teknis berupa pembuatan rorak atau jogangan di kawasan hutan. Bangunan konservasi tersebut berfungsi menampung air hujan agar meresap ke tanah dan membantu menjaga mata air.
Pujiharini menambahkan, masyarakat dan pegiat konservasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk melalui gotong royong di lapangan.
(akn/ega)
Komentar (0)