6 Skandal Penyadapan Paling Menghebohkan Dunia, dari Watergate hingga Pegasus

Jakarta: Penyadapan ilegal menjadi salah satu praktik yang pernah mengguncang dunia politik dan bisnis.

Pengintaian komunikasi tanpa izin ini tidak hanya mengancam privasi seseorang, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mencuri informasi rahasia, memata-matai lawan politik, hingga mengungkap strategi perusahaan.
 

Sejumlah kasus penyadapan ilegal bahkan menyeret nama pemimpin negara, pejabat pemerintahan, aktivis, jurnalis, hingga perusahaan teknologi global.

Modusnya pun terus berkembang, mulai dari pemasangan alat penyadap pada jaringan telepon hingga penggunaan spyware yang mampu mengakses berbagai informasi dalam ponsel.

Dalam beberapa kasus, praktik penyadapan ilegal memicu krisis politik, konflik diplomatik, hingga keruntuhan perusahaan media besar.

Berikut enam skandal penyadapan ilegal yang pernah menghebohkan dunia. 1. Skandal Watergate, Penyadapan yang Menjatuhkan Presiden AS
Watergate menjadi salah satu skandal penyadapan ilegal paling terkenal dalam sejarah politik Amerika Serikat (AS). Kasus ini bermula pada Juni 1972 ketika sejumlah orang menerobos kantor pusat Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC.

Para pelaku berusaha memasang perangkat penyadap untuk memperoleh informasi internal partai menjelang pemilihan presiden. Penyelidikan kemudian mengungkap keterkaitan para pelaku dengan tim kampanye Presiden Richard Nixon.

Kasus tersebut semakin membesar setelah ditemukan indikasi upaya Gedung Putih menutupi keterlibatan sejumlah pejabat pemerintahan. Rekaman percakapan internal Nixon turut menjadi bukti penting dalam penyelidikan.

Tekanan politik yang semakin kuat akhirnya membuat Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974. Skandal Watergate pun menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik pengawasan terhadap lawan politik.
2. Angela Merkel, Kanselir Jerman yang Diduga Menjadi Target Penyadapan NSA
Skandal penyadapan internasional kembali mencuat pada 2013 setelah Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).

Salah satu pengungkapan yang memicu kontroversi adalah dugaan pemantauan komunikasi telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel oleh intelijen AS.

Informasi tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Berlin. Merkel bahkan menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Presiden Barack Obama.

Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan ilegal tidak hanya menyasar negara yang dianggap sebagai ancaman keamanan, tetapi juga pemimpin negara sekutu.

Pemerintah AS kemudian menyatakan tidak sedang memantau dan tidak akan memantau komunikasi Merkel. Peristiwa ini memperlihatkan besarnya dampak praktik pengawasan intelijen terhadap hubungan diplomatik antarnegara. 3. Greek Watergate, Penyadapan terhadap Pejabat Tinggi Yunani
Yunani pernah diguncang skandal penyadapan ilegal berskala besar yang dikenal dengan sebutan Greek Watergate.

Kasus tersebut terungkap pada 2005 setelah ditemukan praktik penyadapan terhadap sekitar 100 nomor telepon seluler milik pejabat tinggi negara. Targetnya mencakup Perdana Menteri Costas Karamanlis, sejumlah menteri, pejabat militer, aparat intelijen, hingga jurnalis.

Penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan celah pada jaringan telekomunikasi Vodafone Greece. Perangkat lunak ilegal disisipkan ke dalam sistem sehingga percakapan telepon dapat dialihkan melalui sejumlah nomor bayangan atau shadow phones untuk dipantau.

Skandal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan infrastruktur telekomunikasi nasional. Selain mengancam privasi individu, kasus tersebut juga memperlihatkan potensi penyalahgunaan teknologi komunikasi untuk mengawasi pejabat negara.

Hingga kini, identitas pihak yang bertanggung jawab atas operasi penyadapan tersebut belum terungkap secara tuntas.
4. Pegasus Project, Spyware yang Mengincar Politisi dan Jurnalis
Kemajuan teknologi digital membuat penyadapan ilegal semakin sulit dideteksi. Salah satu kasus yang memperlihatkan perkembangan tersebut adalah Pegasus Project yang terungkap pada Juli 2021.

Investigasi konsorsium media internasional menemukan daftar lebih dari 50.000 nomor telepon yang diduga dipilih sebagai calon target pengawasan oleh klien NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel.

Pegasus merupakan spyware yang dirancang untuk memberikan akses terhadap berbagai informasi dalam perangkat ponsel. Teknologi ini dapat mengakses pesan, foto, kontak, mikrofon, hingga kamera perangkat yang berhasil disusupi.

Daftar nomor tersebut mencakup milik politisi, pejabat pemerintahan, aktivis, pengacara, dan jurnalis dari berbagai negara. Pemeriksaan forensik juga menemukan sejumlah perangkat benar-benar terinfeksi spyware Pegasus.

Namun, keberadaan nomor telepon dalam daftar tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pemiliknya telah disadap. NSO Group menyatakan teknologinya dikembangkan untuk membantu pemerintah memerangi kejahatan dan terorisme.

Kasus Pegasus kemudian memicu perdebatan global mengenai batas penggunaan teknologi pengawasan, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab perusahaan teknologi.
5. Hewlett-Packard, Skandal Penyadapan dalam Persaingan Internal Perusahaan
Penyadapan ilegal tidak hanya menjadi persoalan politik dan intelijen. Dunia korporasi juga pernah diguncang kasus serupa, salah satunya melibatkan perusahaan teknologi Hewlett-Packard (HP) pada 2006.

Kasus ini berawal dari upaya perusahaan mengidentifikasi pihak yang membocorkan informasi internal kepada media. Untuk menemukan sumber kebocoran, penyelidik menggunakan metode pretexting atau penyamaran identitas guna memperoleh catatan telepon anggota dewan direksi dan sejumlah jurnalis.

Praktik tersebut memicu kontroversi karena melibatkan pengambilan informasi pribadi melalui cara yang menyesatkan.

Jaksa Agung California kemudian mengajukan dakwaan terhadap mantan Ketua Dewan HP Patricia Dunn dan sejumlah pihak lainnya.

Skandal ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan menjaga kerahasiaan informasi bisnis dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika dilakukan melalui metode pengawasan yang melanggar privasi. 6. News of the World, Skandal Penyadapan yang Mengguncang Kerajaan Media Murdoch
Industri media Inggris juga pernah menghadapi skandal penyadapan ilegal melalui kasus News of the World, tabloid yang berada di bawah kelompok media milik Rupert Murdoch.

Tabloid tersebut terseret kontroversi setelah terungkap praktik peretasan pesan suara telepon milik selebritas, politisi, anggota keluarga kerajaan, hingga masyarakat biasa.

Kasus ini semakin memicu kemarahan publik setelah diketahui pesan suara Milly Dowler, seorang remaja yang diculik dan dibunuh pada 2002, turut diretas oleh pihak yang terkait dengan praktik tersebut.

Pengungkapan itu memicu penyelidikan besar terhadap praktik jurnalistik, hubungan media dengan kepolisian, serta kedekatan perusahaan media dengan sejumlah politisi.

Dampaknya sangat besar bagi kelompok media Murdoch. News of the World akhirnya menerbitkan edisi terakhirnya pada Juli 2011 setelah beroperasi selama 168 tahun. Penyadapan Ilegal Bukan Sekadar Ancaman Privasi Enam skandal tersebut memperlihatkan bahwa penyadapan ilegal memiliki motif dan dampak yang berbeda-beda. Dalam ranah politik, informasi komunikasi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atas lawan, memengaruhi keputusan pemerintahan, hingga mengganggu hubungan diplomatik.

Di dunia bisnis, praktik pengawasan tanpa izin berpotensi membuka rahasia perusahaan, strategi komersial, serta identitas pihak yang membocorkan informasi internal.

Perkembangan teknologi digital juga membuat penyadapan ilegal semakin kompleks. Jika sebelumnya praktik tersebut membutuhkan perangkat fisik dan akses langsung ke jaringan komunikasi, kini spyware dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari perangkat pribadi seseorang.

Rangkaian kasus mulai dari Watergate hingga Pegasus menjadi pengingat bahwa keamanan komunikasi bukan hanya persoalan privasi individu.

Persoalan ini juga berkaitan dengan integritas pemerintahan, persaingan bisnis, kebebasan pers, serta kepercayaan publik terhadap institusi yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan.