Laju inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya dan masih di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok dan ongkos jalan yang menggerogoti dompet dari hari ke hari tak bisa dihindari.
Jelang akhir tahun biasanya pekerja menanti penetapan upah minimum. Merujuk tahun-tahun sebelumnya, upah minimum provinsi (UMP) diumumkan akhir November atau Desember. Namun, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuntut pemerintah agar menetapkan kenaikan UMP 2027 tepat pada 1 November 2026 atau 60 hari sebelum 2027.
Meski demikian, hingga hari ini standar upah itu belum juga diumumkan. Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru pada 6 Oktober lalu disebut-sebut menjadi salah satu penyebab perundingan besaran upah memerlukan perpanjangan waktu.
Di tengah masa penantian itu, pada 2 November Badan Pusat Statistik (BPS) terlebih dahulu merilis angka yang sehari-hari dirasakan oleh pekerja dan orang-orang pada umumnya, yakni inflasi.
BPS mencatat, tingkat inflasi umum Oktober 2026 sebesar 3,23 persen dibandingkan dengan Oktober 2025. Jika dibandingkan September 2026, angka inflasi bulan ini lebih terkendali. Sebab, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,28 persen.
Dikatakan terkendali lantaran jika lebih tinggi dari 3,28 persen berarti semakin mendekati angka 3,5 persen, yang merupakan batas atas inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Namun, di balik angka yang tampak terkendali, harga kebutuhan paling mendasar justru naik lebih cepat. Jika ditelisik lebih mendalam berdasarkan kelompok, inflasi komponen makanan, minuman, dan tembakau tercatat lebih tinggi, mencapai 4,82 persen. Bahkan, inflasi kebutuhan pokok ini menyumbang hampir setengah dari inflasi umum yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Besarnya kontribusi kebutuhan pokok dalam komponen inflasi ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Komoditas cabai, misalnya, baik merah maupun rawit, tertekan oleh kemarau panjang akibat El Nino. Kenaikan harganya pun tak tertahankan.
Ini sejalan dengan hasil pemantauan Bank Indonesia yang dirilis berkala melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Pada 29 Oktober 2026, harga cabai merah tercatat Rp 81.250 per kilogram. Sejatinya angka itu sudah turun dibandingkan dua minggu sebelumnya yang mencapai Rp 85.100 per kilogram.
Namun, tercatat melonjak tajam jika dibandingkan bulan sebelumnya yang masih belum menembus angka Rp 70.000 per kilogram. Pola serupa juga terjadi pada cabai rawit yang akhir bulan lalu harga rata-ratanya menembus angka Rp 92.000 per kilogram.
BPS juga mencatat inflasi komponen makanan juga didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura, seperti sawi hijau, labu siam, hingga sawi putih. Tak bisa dimungkiri, anomali iklim secara tidak langsung turut menggerogoti dompet rumah tangga saat ini.
Bukan hanya pada makanan berbasis lahan atau tanah, harga ikan segar juga turut melonjak. Tekanan ganda yang dihadapi nelayan berupa cuaca buruk dan mahalnya solar membuat kenaikan harga sumber protein itu tak bisa dibendung.
Sementara itu, daging sapi hingga minyak goreng juga tercatat naik, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah. Kenaikannya memang tak terlampau signifikan, tetapi dari pantauan PIHPS Nasional harganya terus bergerak naik. Pun beras, harga makanan pokok ini terpantau perlahan naik dari waktu ke waktu.
Tekanan ini terasa paling berat di meja makan keluarga atau pekerja berpenghasilan rendah. Sebab, makanan menyumbang lebih dari separuh pengeluaran harian mereka. Akibatnya, tekanan harga pada kebutuhan pokok memiliki daya guncang yang lebih kuat bagi kelompok ini dibandingkan keluarga atau pekerja yang relatif lebih sejahtera.
Selain di meja makan, tekanan juga datang ongkos jalan. Di antara kelompok pengeluaran lainnya, sejatinya transportasi mencatat tingkat inflasi paling tinggi, mencapai 4,87 persen. Meski andilnya tidak sebesar kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Andil transportasi hanya 0,59 persen atas inflasi umum sebesar 3,23 persen.
Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, dalam rilisnya, Senin (2/11/2026), menyebutkan, kenaikan harga bensin menjadi salah satu faktor pengungkitnya. Meskipun bukan satu-satunya, ada komponen transportasi lain yang membuat inflasinya paling tinggi, seperti tarif angkutan udara, pelumas, ongkos servis, hingga harga kendaraan itu sendiri.
Saat menyebut BBM, memang tidak semua BBM naik harga. Pertalite dan solar harganya relatif tetap. Namun, seiring dengan semakin naiknya harga BBM kualitas lebih tinggi, seperti Pertamax, kebanyakan orang lalu menurunkan standarnya dengan rela antre panjang untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite.
Hal itu terpaksa dilakukan sebab kebutuhan transportasi merupakan pengeluaran yang tidak bisa ditunda untuk sebagian orang. Sebab, hadir di tempat kerja menjadi keharusan. Sementara itu, tidak semua orang beruntung untuk bisa merasakan fasilitas transportasi umum yang sebenarnya relatif bisa menekan ongkos jalan.
Tingkat inflasi tinggi lainnya tercatat di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Beberapa kebutuhan yang masuk dalam kelompok ini seperti perlengkapan mandi, kosmetik, hingga perhiasan. Namun, inflasi tinggi pada komponen ini lebih didorong oleh emas dan perhiasan seiring harga emas dunia yang fluktuatif dan masih relatif tinggi.
Makanan dan transportasi memang bagian dari komponen inflasi bergejolak dan harga diatur pemerintah yang tingkat inflasinya tergolong lebih tinggi. Apalagi, tingkat pasokan yang terbatas akan sangat berdampak pada gejolak harga komponen ini.
Menariknya, ada kelompok inflasi yang relatif lebih rendah, yakni kelompok inflasi inti. Di dalamnya terdapat komoditas yang relatif stabil pergerakannya, seperti kesehatan, pendidikan, hingga pakaian dan alas kaki.
Namun, yang perlu digarisbawahi, tingkat inflasi yang lebih rendah bukan menggambarkan pasokannya yang relatif aman, melainkan lantaran permintaannya yang relatif lemah. Ini merupakan salah satu dari efek pilihan downgrading yang akhir-akhir menjadi pilihan banyak orang di situasi ekonomi saat ini.
Catatan terbaru BPS ini juga menegaskan, tekanan inflasi ini terjadi secara menyeluruh, yakni di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Paling tinggi terjadi di Sulawesi Utara, yang menembus angka 8,07 persen, diikuti Papua Pegunungan (7,22 persen), Papua Barat (6,38 persen), dan Maluku Utara (6,18 persen). Adapun inflasi paling rendah terjadi di Jakarta sebesar 2,52 persen.
Terlepas dari besar kecilnya angka di setiap kelompok inflasi, rilis BPS terbaru ini menggambarkan dengan jelas bahwa kenaikan ongkos hidup benar-benar terjadi dan merata.
Besar atau kecilnya angka inflasi yang dicatatkan tergambar ada gelombang kenaikan ongkos hidup yang terjadi di mana-mana. Fakta baru ini menjadi semakin menantang bagi perumusan UMP untuk tahun mendatang. Sebab, inflasi menjadi salah satu bagian dalam penentuan standar upah tersebut.
Persoalannya, selama ini penghitungan upah minimum menggunakan inflasi umum. Sementara itu, kebutuhan mendasar keseharian, seperti makanan minuman dan transportasi, naik jauh lebih cepat.
Di tengah aturan acuan yang masih simpang siur hingga saat ini, penantian UMP tahun depan sebaiknya tidak hanya soal berapa persen kenaikannya. Jauh dari itu, mampukah kenaikan yang dirumuskan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan riil para pekerja di tengah tuntutan kebutuhan hidup yang terus meninggi? (LITBANG KOMPAS)
Komentar (0)