Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, menilai Indonesia perlu meninjau keanggotaan di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) apabila konsistensi dan relevansi forum bergeser pasca-pemilihan umum Israel dan pemilihan paruh waktu Amerika Serikat.
“Khusus perspektif bagi Indonesia, pertimbangan keanggotaan di BoP pasca dua pemilu ini harus realistis. Pertama, RI perlu menilai apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama,” kata Andrea, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Akademisi itu menilai hasil pemilu Israel dengan tidak adanya blok yang meraih suara mayoritas dalam pemilu, menunjukkan bahwa hasil pemilu Israel terfragmentasi, serta mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Israel akan cenderung rapuh dan penuh kompromi.
“Situasi ini bisa memengaruhi dinamika BoP karena setiap keputusan Israel terkait operasi perdamaian atau keterlibatan militer akan lebih sulit diputuskan secara konsisten,” ujarnya.
Situasi serupa juga terjadi pada pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) yang akan berlangsung pada 3 November. Presiden AS Donald Trump sudah memberikan suara lebih awal, yang disebut Andrea akan semakin menentukan arah dukungan legislatif terhadap kebijakan luar negeri Washington.
Jika Kongres terbelah, maka komitmen AS di BoP bisa lebih fluktuatif, terutama dalam isu pendanaan dan pengerahan pasukan, sambungnya.
Merujuk pada situasi tersebut, Andrea menyarankan agar pemerintah kembali mengevaluasi keanggotaan di BoP. Dirinya juga menekankan bahwa Indonesia harus menegaskan prinsip bebas-aktif: tetap mendukung perdamaian, tetapi tidak terjebak dalam rivalitas internal Israel maupun dinamika politik AS.
“BoP hanya relevan jika mampu menjaga konsistensi, sementara Indonesia harus memastikan keanggotaan tidak menggerus prinsip bebas aktif,” tegasnya.
Adapun Komite Pemilu Pusat Israel mengumumkan bahwa tidak ada blok yang meraih suara mayoritas di parlemen, baik blok Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, maupun blok oposisi Gadi Eisenkot.
Blok Netanyahu meraih 53 kursi, Eisenko 48 kursi, dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Konstitusi Israel mewajibkan calon Kepala Otoritas untuk menguasai 61 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintah.
Sementara itu, pemilihan paruh waktu AS akan menentukan kendali atas Kongres dengan seluruh 435 kursi di DPR dan sekitar sepertiga kursi di Senat dipertaruhkan. Saat ini, Partai Republik yang mengusung Trump, memegang mayoritas di kedua majelis tersebut.
Sedangkan Indonesia resmi bergabung dalam BoP pada 22 Januari, usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan tersebut di sela-sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.
Baca juga: Indonesia serukan perdamaian dan pemulihan kehidupan masyarakat Gaza
Baca juga: Indonesia dan BOP: Bertahan, mengubah, atau meninggalkannya?
“Khusus perspektif bagi Indonesia, pertimbangan keanggotaan di BoP pasca dua pemilu ini harus realistis. Pertama, RI perlu menilai apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama,” kata Andrea, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Akademisi itu menilai hasil pemilu Israel dengan tidak adanya blok yang meraih suara mayoritas dalam pemilu, menunjukkan bahwa hasil pemilu Israel terfragmentasi, serta mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Israel akan cenderung rapuh dan penuh kompromi.
“Situasi ini bisa memengaruhi dinamika BoP karena setiap keputusan Israel terkait operasi perdamaian atau keterlibatan militer akan lebih sulit diputuskan secara konsisten,” ujarnya.
Situasi serupa juga terjadi pada pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) yang akan berlangsung pada 3 November. Presiden AS Donald Trump sudah memberikan suara lebih awal, yang disebut Andrea akan semakin menentukan arah dukungan legislatif terhadap kebijakan luar negeri Washington.
Jika Kongres terbelah, maka komitmen AS di BoP bisa lebih fluktuatif, terutama dalam isu pendanaan dan pengerahan pasukan, sambungnya.
Merujuk pada situasi tersebut, Andrea menyarankan agar pemerintah kembali mengevaluasi keanggotaan di BoP. Dirinya juga menekankan bahwa Indonesia harus menegaskan prinsip bebas-aktif: tetap mendukung perdamaian, tetapi tidak terjebak dalam rivalitas internal Israel maupun dinamika politik AS.
“BoP hanya relevan jika mampu menjaga konsistensi, sementara Indonesia harus memastikan keanggotaan tidak menggerus prinsip bebas aktif,” tegasnya.
Adapun Komite Pemilu Pusat Israel mengumumkan bahwa tidak ada blok yang meraih suara mayoritas di parlemen, baik blok Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, maupun blok oposisi Gadi Eisenkot.
Blok Netanyahu meraih 53 kursi, Eisenko 48 kursi, dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Konstitusi Israel mewajibkan calon Kepala Otoritas untuk menguasai 61 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintah.
Sementara itu, pemilihan paruh waktu AS akan menentukan kendali atas Kongres dengan seluruh 435 kursi di DPR dan sekitar sepertiga kursi di Senat dipertaruhkan. Saat ini, Partai Republik yang mengusung Trump, memegang mayoritas di kedua majelis tersebut.
Sedangkan Indonesia resmi bergabung dalam BoP pada 22 Januari, usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan tersebut di sela-sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.
Baca juga: Indonesia serukan perdamaian dan pemulihan kehidupan masyarakat Gaza
Baca juga: Indonesia dan BOP: Bertahan, mengubah, atau meninggalkannya?
Komentar (0)