Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memperluas pembelian produk fisik sawit petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat, untuk memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi petani swadaya.
"RSPO harus membuktikan bahwa sertifikasi benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan petani," kata Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
SPKS, kata dia, meminta RSPO dan perusahaan anggotanya harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membangun permintaan pasar.
Karena itu, SPKS mendesak RSPO untuk memperluas pembelian produk fisik petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat, meningkatkan komitmen pembelian kredit melalui skema shared responsibility, serta membuka data penerbitan, penjualan, stok kredit yang belum terserap, harga, dan pendapatan kelompok petani.
SPKS juga meminta RSPO memperjelas pengaturan terhadap perantara perdagangan kredit, termasuk keterbukaan biaya dan margin, serta memastikan kelompok petani memperoleh informasi dan kontrak transaksi yang dapat mereka pahami.
Hal itu, kata Sabarudin, setelah pihaknya menemukan persoalan penyerapan kredit, rendahnya pendapatan kelompok, dan terbatasnya akses ke rantai pasok fisik yang belum terselesaikan.
SPKS menilai RSPO tidak seharusnya terus mendorong pertumbuhan sertifikasi tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa pasar mampu menyerap produk dan kredit yang dihasilkan petani.
"Sertifikasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar dan penambahan jumlah anggota bersertifikat, sementara petani harus menanggung biaya, kewajiban, dan risiko tanpa kepastian manfaat ekonomi," ujarnya.
Ia menjelaskan hasil kajian SPKS 2026 pada tanggal 2 November 2026 melalui website resmi https://spks.or.id/ memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata.
Sepanjang 2023-2024, jumlah kelompok petani yang menjual kredit RSPO meningkat 36 persen, dari 85 menjadi 116 kelompok. Namun, volume kredit yang terjual hanya meningkat 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.
Pada periode yang sama, total pendapatan kelompok justru turun 7 persen, dari 7 juta dolar AS menjadi 6,5 juta dolar AS. Rata-rata pendapatan setiap kelompok penjual kredit merosot sekitar sepertiga, dari 82.400 dolar AS menjadi 56.000 dolar AS, sementara rata-rata volume kredit per kelompok turun sekitar 20 persen, dari sekitar 3.080 ton menjadi sekitar 2.450 ton.
Sabarudin menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pasar sertifikasi RSPO.
"RSPO tidak bisa terus membanggakan pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat jika pada saat yang sama pendapatan kelompok petani justru menurun. Petani sudah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk memenuhi standar RSPO. Namun, ketika kredit yang mereka hasilkan tidak terserap secara memadai, petani justru menanggung risiko dari sistem yang seharusnya memberikan manfaat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sertifikasi belum diimbangi dengan tanggung jawab pasar," katanya menambahkan.
Baca juga: SPKS minta RUU Reforma Agraria perkuat hak petani
Baca juga: Petani sawit sebut investasi pabrik mini CPO capai Rp40 miliar
Baca juga: SPKS harapkan hasil riset BPDP jawab kebutuhan petani sawit
"RSPO harus membuktikan bahwa sertifikasi benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan petani," kata Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
SPKS, kata dia, meminta RSPO dan perusahaan anggotanya harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membangun permintaan pasar.
Karena itu, SPKS mendesak RSPO untuk memperluas pembelian produk fisik petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat, meningkatkan komitmen pembelian kredit melalui skema shared responsibility, serta membuka data penerbitan, penjualan, stok kredit yang belum terserap, harga, dan pendapatan kelompok petani.
SPKS juga meminta RSPO memperjelas pengaturan terhadap perantara perdagangan kredit, termasuk keterbukaan biaya dan margin, serta memastikan kelompok petani memperoleh informasi dan kontrak transaksi yang dapat mereka pahami.
Hal itu, kata Sabarudin, setelah pihaknya menemukan persoalan penyerapan kredit, rendahnya pendapatan kelompok, dan terbatasnya akses ke rantai pasok fisik yang belum terselesaikan.
SPKS menilai RSPO tidak seharusnya terus mendorong pertumbuhan sertifikasi tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa pasar mampu menyerap produk dan kredit yang dihasilkan petani.
"Sertifikasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar dan penambahan jumlah anggota bersertifikat, sementara petani harus menanggung biaya, kewajiban, dan risiko tanpa kepastian manfaat ekonomi," ujarnya.
Ia menjelaskan hasil kajian SPKS 2026 pada tanggal 2 November 2026 melalui website resmi https://spks.or.id/ memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata.
Sepanjang 2023-2024, jumlah kelompok petani yang menjual kredit RSPO meningkat 36 persen, dari 85 menjadi 116 kelompok. Namun, volume kredit yang terjual hanya meningkat 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.
Pada periode yang sama, total pendapatan kelompok justru turun 7 persen, dari 7 juta dolar AS menjadi 6,5 juta dolar AS. Rata-rata pendapatan setiap kelompok penjual kredit merosot sekitar sepertiga, dari 82.400 dolar AS menjadi 56.000 dolar AS, sementara rata-rata volume kredit per kelompok turun sekitar 20 persen, dari sekitar 3.080 ton menjadi sekitar 2.450 ton.
Sabarudin menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pasar sertifikasi RSPO.
"RSPO tidak bisa terus membanggakan pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat jika pada saat yang sama pendapatan kelompok petani justru menurun. Petani sudah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk memenuhi standar RSPO. Namun, ketika kredit yang mereka hasilkan tidak terserap secara memadai, petani justru menanggung risiko dari sistem yang seharusnya memberikan manfaat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sertifikasi belum diimbangi dengan tanggung jawab pasar," katanya menambahkan.
Baca juga: SPKS minta RUU Reforma Agraria perkuat hak petani
Baca juga: Petani sawit sebut investasi pabrik mini CPO capai Rp40 miliar
Baca juga: SPKS harapkan hasil riset BPDP jawab kebutuhan petani sawit
Komentar (0)