Batam (ANTARA) - Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) memastikan para relawan yang bertugas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Korwil SPPG Batam Defri Frenaldi Defri mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1.
“Dalam petunjuk teknik (Juknis), setiap relawan memperoleh upah dalam rentang Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Selain itu, tiap relawan juga diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan menggunakan biaya operasional SPPG,” kata Defri saat dihubungi di Batam, Senin.
Baca juga: Program MBG di Batam layani 94 persen potensi penerima manfaat
Ia menjelaskan pengelolaan relawan berada di bawah yayasan yang menaungi masing-masing dapur. “Terkait kontrak kerja, tidak ada ketentuan yang mengatur ini di dalam Juknis, karena status para petugas merupakan relawan,” katanya.
Defri mengakui masih terdapat kemungkinan relawan yang belum langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama ketika terjadi pergantian atau penambahan petugas.
“Harusnya seluruh relawan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, kecuali ada keluar masuk relawan baru. Ini biasanya BPJS Ketenagakerjaannya menunggu pembayaran bulan depan,” ujarnya.
Ia menyebut sejauh ini belum ada laporan dari relawan SPPG di Batam terkait tidak dibayarkannya upah atau tidak diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Belum ada laporan yang masuk, hanya ada SPPG yang terlambat mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sudah kita dorong terus dan alhamdulillah sudah clear,” katanya.
Defri mempersilakan relawan melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian upah maupun fasilitas perlindungan ketenagakerjaan.
“Silakan laporkan. Bisa mempertanyakan dulu kepada kepala SPPG. Kalau tidak ada jawaban, bisa mengadu ke koordinator kecamatan, koordinator wilayah, koordinator regional. Sekarang kita juga sudah punya KPPG Kepulauan Riau,” ujarnya.
Selain jalur koordinasi tersebut, relawan dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan pengaduan BGN RI, yakni WhatsApp 081110008008, email [email protected], atau telepon SAGI 127.
Baca juga: SPPG di Batam manfaatkan pangan produksi lokal untuk MBG
Baca juga: Korwil: 30 dapur MBG daerah terpencil di Batam telah rampung dibangun
Berdasarkan data terakhir SPPG Batam, jumlah petugas SPPG di Batam tercatat sebanyak 6.127 orang.
Jumlah tersebut mencakup 180 petugas keamanan, 179 petugas kebersihan, 1.465 petugas pencucian ompreng, 546 pengemudi, 1.330 petugas pemorsian, 857 petugas persiapan, 737 juru masak, 189 koordinator lapangan dan 133 kepala juru masak.
Selain relawan operasional dapur, terdapat 144 kepala SPPG, 142 pelaksana layanan operasional (PLO) gizi, 143 PLO keuangan, 82 plotting kepala SPPG.
Sementara itu, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) yang membantu distribusi makanan dalam program MBG memperoleh insentif sebesar Rp1.000 untuk setiap porsi yang didistribusikan.
Korwil SPPG Batam Defri Frenaldi Defri mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1.
“Dalam petunjuk teknik (Juknis), setiap relawan memperoleh upah dalam rentang Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Selain itu, tiap relawan juga diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan menggunakan biaya operasional SPPG,” kata Defri saat dihubungi di Batam, Senin.
Baca juga: Program MBG di Batam layani 94 persen potensi penerima manfaat
Ia menjelaskan pengelolaan relawan berada di bawah yayasan yang menaungi masing-masing dapur. “Terkait kontrak kerja, tidak ada ketentuan yang mengatur ini di dalam Juknis, karena status para petugas merupakan relawan,” katanya.
Defri mengakui masih terdapat kemungkinan relawan yang belum langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama ketika terjadi pergantian atau penambahan petugas.
“Harusnya seluruh relawan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, kecuali ada keluar masuk relawan baru. Ini biasanya BPJS Ketenagakerjaannya menunggu pembayaran bulan depan,” ujarnya.
Ia menyebut sejauh ini belum ada laporan dari relawan SPPG di Batam terkait tidak dibayarkannya upah atau tidak diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Belum ada laporan yang masuk, hanya ada SPPG yang terlambat mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sudah kita dorong terus dan alhamdulillah sudah clear,” katanya.
Defri mempersilakan relawan melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian upah maupun fasilitas perlindungan ketenagakerjaan.
“Silakan laporkan. Bisa mempertanyakan dulu kepada kepala SPPG. Kalau tidak ada jawaban, bisa mengadu ke koordinator kecamatan, koordinator wilayah, koordinator regional. Sekarang kita juga sudah punya KPPG Kepulauan Riau,” ujarnya.
Selain jalur koordinasi tersebut, relawan dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan pengaduan BGN RI, yakni WhatsApp 081110008008, email [email protected], atau telepon SAGI 127.
Baca juga: SPPG di Batam manfaatkan pangan produksi lokal untuk MBG
Baca juga: Korwil: 30 dapur MBG daerah terpencil di Batam telah rampung dibangun
Berdasarkan data terakhir SPPG Batam, jumlah petugas SPPG di Batam tercatat sebanyak 6.127 orang.
Jumlah tersebut mencakup 180 petugas keamanan, 179 petugas kebersihan, 1.465 petugas pencucian ompreng, 546 pengemudi, 1.330 petugas pemorsian, 857 petugas persiapan, 737 juru masak, 189 koordinator lapangan dan 133 kepala juru masak.
Selain relawan operasional dapur, terdapat 144 kepala SPPG, 142 pelaksana layanan operasional (PLO) gizi, 143 PLO keuangan, 82 plotting kepala SPPG.
Sementara itu, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) yang membantu distribusi makanan dalam program MBG memperoleh insentif sebesar Rp1.000 untuk setiap porsi yang didistribusikan.
Komentar (0)