Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 200 peserta dari Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim) mengikuti kegiatan sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Update Desil dan Bansos Kementerian Sosial.
"Sosialisasi dengan sistem jemput bola ini dilakukan karena adanya permohonan dari pengurus RW setempat. Dimana di wilayah tersebut masih ada warga yang memiliki desil tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini," kata Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI Intan Nurazizah di Aula Maryam Wafiyyah Gang Padi, RT 09/02 Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Minggu.
Intan menilai, banyak warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari kementerian, padahal kondisi perekonomiannya lemah.
"Sebenarnya untuk mengurus desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa dilakukan secara mandiri melalui handphone. Yakni melalui aplikasi cekbansos Kemensos RI," ujar Intan.
Intan menyebut, melalui aplikasi handphone tersebut masyarakat lebih mudah dalam mengurus desil.
"Jadi cukup membuka aplikasi tersebut melalui handphonenya. Karena program perlindungan sosial ini sejatinya bisa diakses seluruh warga Indonesia," ucap Intan.
Intan juga mengingatkan masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan proses verifikasi identitas dalam mengakses layanan pemerintah, termasuk program bantuan sosial.
Terkait ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga saat ini, Intan menyebutkan hal tersebut dimungkinkan terjadi karena data yang digunakan sebelumnya diambil beberapa tahun lalu.
"Sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perubahan kondisi kehidupan masyarakat," kata Intan.
Oleh karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah berubah atau data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos RI.
Sementara itu, Ketua RW 02 Pondok Bambu Ahmad Sahil mengapresiasi respons Kementerian Sosial yang bersedia menindaklanjuti usulan warga melalui kegiatan sosialisasi langsung di lingkungan permukiman.
"Karena sasaran sosialisasi ini adalah warga yang belum pernah mendapatkan bansos dan yang desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarganya, termasuk yang belum mempunyai IKD," kata Sahil.
Lebih lanjut, Sahil menjelaskan, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diwajibkan membawa kartu tanda penduduk (KTP), identitas pelanggan listrik PLN, dan nomor telepon seluler.
Persyaratan tersebut diperlukan untuk membantu proses pengecekan administrasi sekaligus mengidentifikasi warga yang belum pernah menerima bantuan sosial maupun belum memiliki IKD.
Sahil menilai, program bantuan sosial dan perlindungan sosial memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.
Terutama untuk mengurangi risiko sosial akibat kemiskinan, kerentanan ekonomi, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Sahil berharap, melalui sosialisasi tersebut, penyaluran bantuan pemerintah khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat semakin tepat sasaran.
Adapun salah seorang peserta, Narti (70), turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus RW 02 Pondok Bambu dan Kementerian Sosial yang telah menghadirkan layanan sosialisasi langsung ke lingkungan tempat tinggal warga.
Menurut dia, kegiatan dengan sistem jemput bola tersebut sangat membantu masyarakat lanjut usia (lansia) karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh informasi mengenai program perlindungan sosial.
"Terima kasih atas kegiatan sosialisasi Perlinsos dengan sistem jemput bola ke warga di hari libur ini. Tentunya ini sangat membantu kami yang lansia," kata Narti.
Narti berharap, program bantuan sosial dan perlindungan sosial dari Kementerian Sosial dapat berjalan semakin optimal sehingga masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Ombudsman kaji tindak lanjut dugaan pungli Lapas Cibinong
Baca juga: KPK buka ruang laporan dugaan pungli lapas dari Ombudsman
Baca juga: Ditjen PAS DKI bantah intimidasi Nikita Mirzani di Rutan Pondok Bambu
"Sosialisasi dengan sistem jemput bola ini dilakukan karena adanya permohonan dari pengurus RW setempat. Dimana di wilayah tersebut masih ada warga yang memiliki desil tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini," kata Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI Intan Nurazizah di Aula Maryam Wafiyyah Gang Padi, RT 09/02 Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Minggu.
Intan menilai, banyak warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari kementerian, padahal kondisi perekonomiannya lemah.
"Sebenarnya untuk mengurus desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa dilakukan secara mandiri melalui handphone. Yakni melalui aplikasi cekbansos Kemensos RI," ujar Intan.
Intan menyebut, melalui aplikasi handphone tersebut masyarakat lebih mudah dalam mengurus desil.
"Jadi cukup membuka aplikasi tersebut melalui handphonenya. Karena program perlindungan sosial ini sejatinya bisa diakses seluruh warga Indonesia," ucap Intan.
Intan juga mengingatkan masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan proses verifikasi identitas dalam mengakses layanan pemerintah, termasuk program bantuan sosial.
Terkait ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga saat ini, Intan menyebutkan hal tersebut dimungkinkan terjadi karena data yang digunakan sebelumnya diambil beberapa tahun lalu.
"Sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perubahan kondisi kehidupan masyarakat," kata Intan.
Oleh karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah berubah atau data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos RI.
Sementara itu, Ketua RW 02 Pondok Bambu Ahmad Sahil mengapresiasi respons Kementerian Sosial yang bersedia menindaklanjuti usulan warga melalui kegiatan sosialisasi langsung di lingkungan permukiman.
"Karena sasaran sosialisasi ini adalah warga yang belum pernah mendapatkan bansos dan yang desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarganya, termasuk yang belum mempunyai IKD," kata Sahil.
Lebih lanjut, Sahil menjelaskan, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diwajibkan membawa kartu tanda penduduk (KTP), identitas pelanggan listrik PLN, dan nomor telepon seluler.
Persyaratan tersebut diperlukan untuk membantu proses pengecekan administrasi sekaligus mengidentifikasi warga yang belum pernah menerima bantuan sosial maupun belum memiliki IKD.
Sahil menilai, program bantuan sosial dan perlindungan sosial memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.
Terutama untuk mengurangi risiko sosial akibat kemiskinan, kerentanan ekonomi, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Sahil berharap, melalui sosialisasi tersebut, penyaluran bantuan pemerintah khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat semakin tepat sasaran.
Adapun salah seorang peserta, Narti (70), turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus RW 02 Pondok Bambu dan Kementerian Sosial yang telah menghadirkan layanan sosialisasi langsung ke lingkungan tempat tinggal warga.
Menurut dia, kegiatan dengan sistem jemput bola tersebut sangat membantu masyarakat lanjut usia (lansia) karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh informasi mengenai program perlindungan sosial.
"Terima kasih atas kegiatan sosialisasi Perlinsos dengan sistem jemput bola ke warga di hari libur ini. Tentunya ini sangat membantu kami yang lansia," kata Narti.
Narti berharap, program bantuan sosial dan perlindungan sosial dari Kementerian Sosial dapat berjalan semakin optimal sehingga masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Ombudsman kaji tindak lanjut dugaan pungli Lapas Cibinong
Baca juga: KPK buka ruang laporan dugaan pungli lapas dari Ombudsman
Baca juga: Ditjen PAS DKI bantah intimidasi Nikita Mirzani di Rutan Pondok Bambu
Komentar (0)