Blora (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya berkomitmen mengawal proses relokasi 535 kepala keluarga (KK) terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hingga tingkat pemerintah pusat.
"Kami akan membawa aspirasi masyarakat tersebut dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama kementerian mitra Komisi V DPR RI, agar persoalan relokasi warga segera mendapatkan penyelesaian," kata Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya yang biasa disapa DWS saat kegiatan reses di Blora, Jumat.
Menurut dia, kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan sekaligus memperjuangkannya melalui forum resmi di tingkat pusat.
"Reses pada dasarnya memindahkan rapat dari Gedung DPR RI di Senayan ke daerah pemilihan. Karena itu, aspirasi yang kami serap di daerah akan kami bawa dan perjuangkan dalam rapat bersama kementerian mitra," ujarnya.
Danang menjelaskan, persoalan relokasi warga terdampak Bendungan Karangnongko menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terlebih, lokasi relokasi sebenarnya telah disiapkan, tetapi masih membutuhkan proses perizinan lanjutan.
Ia mengungkapkan, lokasi relokasi bagi 535 KK tersebut berada di lahan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, lahan itu telah mengantongi izin untuk dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi. Namun, masih diperlukan izin alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan agar rencana tersebut dapat direalisasikan.
Oleh karena itu, dia akan mendorong kementerian terkait untuk berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian perizinan sehingga proses relokasi warga tidak berlarut-larut.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan Bendungan Karangnongko berdampak terhadap 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Rinciannya, Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Sebanyak 535 KK tercatat terdampak pembangunan bendungan tersebut dan membutuhkan penyelesaian terkait relokasi.
"Kami akan membawa aspirasi masyarakat tersebut dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama kementerian mitra Komisi V DPR RI, agar persoalan relokasi warga segera mendapatkan penyelesaian," kata Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya yang biasa disapa DWS saat kegiatan reses di Blora, Jumat.
Menurut dia, kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan sekaligus memperjuangkannya melalui forum resmi di tingkat pusat.
"Reses pada dasarnya memindahkan rapat dari Gedung DPR RI di Senayan ke daerah pemilihan. Karena itu, aspirasi yang kami serap di daerah akan kami bawa dan perjuangkan dalam rapat bersama kementerian mitra," ujarnya.
Danang menjelaskan, persoalan relokasi warga terdampak Bendungan Karangnongko menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terlebih, lokasi relokasi sebenarnya telah disiapkan, tetapi masih membutuhkan proses perizinan lanjutan.
Ia mengungkapkan, lokasi relokasi bagi 535 KK tersebut berada di lahan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, lahan itu telah mengantongi izin untuk dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi. Namun, masih diperlukan izin alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan agar rencana tersebut dapat direalisasikan.
Oleh karena itu, dia akan mendorong kementerian terkait untuk berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian perizinan sehingga proses relokasi warga tidak berlarut-larut.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan Bendungan Karangnongko berdampak terhadap 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Rinciannya, Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Sebanyak 535 KK tercatat terdampak pembangunan bendungan tersebut dan membutuhkan penyelesaian terkait relokasi.
Komentar (0)