Pemerintah Sebut Anak Muda Penentu Arah Pemanfaatan AI

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Peran tersebut penting agar teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus melahirkan generasi yang berpikir kritis dan bertanggung jawab.

"Keputusan akhir harus ada di manusia. Kita harus jadi pemimpin dari AI itu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan, ada empati, dan juga, terakhir yang paling utama, cinta Tanah Air, karena AI tidak punya Tanah Air," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dilansir dari Antara, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Meutya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal besar dalam ekonomi digital dengan 260 juta pengguna internet. Namun, tingginya adopsi teknologi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas serta perlindungan bagi masyarakat.

Ia menegaskan transformasi digital harus berjalan seimbang melalui tiga agenda utama, yakni terhubung, bertumbuh, dan terjaga. Pertumbuhan ekonomi digital tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan generasi muda.

"Tidak ada pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun yang layak dikejar kalau nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi hilang, diterabas oleh mesin-mesin ini," kata Meutya.

Perkembangan AI juga berdampak langsung pada perubahan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Data proyeksi 2030 mencatat sebanyak 92 juta pekerjaan diperkirakan tergantikan, tetapi di saat bersamaan akan muncul 170 juta jenis pekerjaan baru.

Kondisi tersebut menuntut generasi muda untuk terus menguasai keterampilan yang relevan di bidang teknologi. Pemerintah pun terus memperkuat pendidikan sains, riset, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan bisnis rintisan.

"Kita memerlukan fondasi yang saling melengkapi; infrastruktur digital dan komputasi yang memadai; tata kelola dan ketersediaan data yang berkualitas; pengembangan talenta, riset, dan inovasi; serta akses pembiayaan dan pasar," ujar Meutya.


Ilustrasi AI. Foto: dok. Antara. 

Selain penguatan ekosistem, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI. Regulasi ini dirancang untuk memastikan inovasi berkembang secara aman serta melindungi masyarakat dari risiko ancaman teknologi.

Meutya menambahkan, pemanfaatan AI harus didukung oleh pengumpulan data yang beragam agar tidak menghasilkan informasi yang bias. Langkah ini krusial untuk memastikan AI mampu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara akurat.

"AI baru menjadi bisa dipertanggungjawabkan ketika dia mengoleksi data yang beragam. Selama belum, maka dia menjadi teknologi yang sangat bias," pungkas Meutya.