Gerindra Respons PKS Dorong Hak Angket soal Polemik Ijazah Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Fauzan/sgd/kye)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Gerindra merespons sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membahas peluang menggulirkan hak angket bersama partai PDI Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan partainya menghormati langkah PKS yang punya hak kedaulatan politik. 

"Pada prinsipnya kami menghormati apa yang menjadi kedaulatan dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik terkait untuk menyikapi situasi kebangsaan," katanya, Sabtu (31/10/2026). 

Menurutnya, inisiasi dari PKS untuk mengusulkan hak angket terkait soal surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran menjadi kedaulatan dan kewenangan yang dimiliki oleh partai itu sendiri. 

Oleh karena itu, pada prinsipnya Gerindra tidak bisa mencampuri hak tersebut. 

Terkait langkah partainya sendiri, Sugiat menyatakan pihaknya mencermati dan mempelajari setiap dinamika yang terjadi. 

"Nanti kita akan menunggu arahan dari pimpinan kami untuk menyikapi persoalan ini secara konkret," ucapnya. 

Baca Juga: Respons Andi Arief Demokrat usai MA Batalkan Suket Gibran, Singgung Stabilitas Pemerintahan

PKS Dorong Persoalan Ijazah Gibran Diproses di DPR 

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan partainya akan mendorong supaya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Gibran ditindaklanjuti.

Pipin menekankan kontroversi pendidikan Gibran menyangkut masalah keadilan. Oleh karena itu, proses tersebut harus diselesaikan untuk memenuhi hak masyarakat atas keadilan.

"Kita juga menghormati ada persoalan dari putusan MK yang harus ditindaklanjuti di mana di situ masyarakat menghendaki agar DPR RI bergerak, melakukan perbaikan, menyelidiki apakah itu benar, untuk proses selanjutnya pemenuhan hak-hak itu," ujar Pipin dalam program Satu Meja KompasTV, Rabu (28/10/2026) malam.

PDIP juga berpendapat serupa dengan PKS, bahwa persoalan ijazah Gibran harus ditindaklanjuti oleh DPR. 

"Putusan MK ini menurut saya sangat baik dan harus ditindaklanjuti sehingga persoalan ini ada ujungnya. Kalau tidak, ini akan mengganggu terus proses politik kita," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira dalam kesempatan sama. 

Baca Juga: Respons Hasto PDIP usai MA Batalkan Suket Gibran: Kebenaran Akan Mencari Jalannya Sendiri

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP akan berdialog dengan partai lain untuk mendorong DPR menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. 

"Kita PDIP kan kekuatannya 18 persen sekian. Kami punya 110 kursi sehingga diperlukan juga suatu dialog dengan partai-partai lain. Nah, upaya dialog-dialog ini juga dengan proses delegitimasi yang sekarang berlangsung semakin masif ini," katanya di Lampung, Sabtu (31/10/2026). 

Menurutnya, jika persoalan ijazah Gibran tidak diatasi, akan menciptakan krisis moral berkepanjangan.

"Kami hanya berdialog dengan beberapa partai karena otomatis di DPR itu akan terjadi konsolidasi," ucapnya. 

 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV