JAKARTA — Gerakan buruh pelabuhan internasional menggelar aksi terkoordinasi menentang penggunaan fasilitas perdagangan sipil untuk pengiriman persenjataan menuju kawasan perang, termasuk Israel. Aksi mogok, penghentian kerja sementara, dan demonstrasi berlangsung di sejumlah pelabuhan dunia pada Jumat (30/10/2026), ketika keselamatan pelaut semakin terancam akibat konflik di Timur Tengah dan Laut Hitam.
Reuters melaporkan gerakan tersebut menjangkau 113 pelabuhan di 22 negara, berdasarkan cakupan mobilisasi yang diumumkan penyelenggara. Lebih dari 25 serikat pekerja memberikan dukungan terhadap aksi yang berlangsung di Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Australia.
- Presiden RI Hadiri Penutupan Complex Warfare Course di Pusdiklatpassus
- Rupiah Masih Berkutat di Rp 18.100-an, Ketegangan Politik Dalam Negeri Turut Beri Tekanan
- Kinerja Indofood Menguat, Laba Usaha Tumbuh 15 Persen
Namun, tidak seluruh pelabuhan yang tercakup dalam gerakan tersebut berhenti beroperasi. Bentuk aksi berbeda-beda, mulai dari pemogokan selama 24 jam, penghentian pekerjaan selama beberapa jam, hingga demonstrasi solidaritas.
Gerakan itu menolak penggunaan pelabuhan untuk mengangkut senjata, amunisi, dan peralatan militer menuju kawasan konflik. Para pekerja juga menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, perlindungan keselamatan pelaut, dan ketersediaan tenaga medis bagi awak kapal yang melewati wilayah berbahaya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Di Pelabuhan Piraeus, Yunani, sekitar 3.000 buruh pelabuhan dan pelaut mengikuti aksi yang mengganggu kegiatan bongkar muat serta menghentikan layanan feri menuju pulau-pulau Yunani.
Apostolos Kypraios, pemimpin serikat insinyur pelayaran niaga Yunani, menyampaikan penolakan keras terhadap keterlibatan pekerja dalam jaringan logistik peperangan.
"Kami tidak akan bekerja untuk perang mereka, dan kami tidak akan menjadi umpan meriam mereka," kata Kypraios kepada Reuters saat demonstrasi di Piraeus, Jumat.
Menurut dia, ancaman terhadap pelaut tidak berhenti ketika kapal berhasil meninggalkan kawasan berbahaya. Keluarga para awak juga menghadapi kecemasan berkepanjangan mengenai kemungkinan anggota keluarga mereka tidak kembali.
Associated Press melaporkan bahwa penghentian layanan feri di Yunani juga berkaitan dengan pemogokan tersendiri oleh serikat pelaut yang menuntut perbaikan upah, keselamatan, dan kondisi kerja.
Aksi internasional tersebut menjangkau pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Valencia dan Algeciras di Spanyol, Le Havre di Prancis, Genoa di Italia, Tangier Med di Maroko, serta Nhava Sheva di India.
Di Istanbul, Turki, demonstran berkumpul di sekitar Pelabuhan Haydarpasa untuk menyuarakan penghentian pengiriman persenjataan menuju Israel.
Sementara itu, federasi CGT Ports et Docks menyerukan pemogokan sehari di sejumlah pelabuhan utama Prancis, termasuk Le Havre, Marseille, Dunkirk, dan Rouen.
Ribuan Demonstran Memasuki Pelabuhan GenoaGelombang penolakan perang juga meluas ke jalan-jalan kota di Italia. Dalam laporan terpisah, Reuters menyebut sekitar 15.000 buruh pelabuhan, mahasiswa, dan demonstran lainnya memasuki kawasan Pelabuhan Genoa sebagai bagian dari aksi nasional pada Jumat.
Serikat Unione Sindacale di Base (USB) menyerukan pemogokan umum selama 24 jam. Demonstrasi berlangsung di lebih dari 40 kota untuk menuntut kenaikan upah, peningkatan pelayanan publik, serta menentang kenaikan biaya hidup dan pengeluaran militer.
Aksi tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah Italia mengeluarkan perintah yang membatasi pelaksanaan pemogokan di sejumlah sektor transportasi.
Di beberapa kota, demonstrasi juga diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan.
Mobilisasi di Genoa memperlihatkan bagaimana penolakan terhadap pengiriman senjata semakin terhubung dengan gerakan buruh yang mempersoalkan biaya ekonomi peperangan.
Pelabuhan Menjadi Bagian Rantai Logistik PerangSerikat pekerja internasional menilai pelabuhan komersial memiliki posisi strategis dalam perpindahan perlengkapan militer.
Pengiriman persenjataan melibatkan kapal, terminal peti kemas, fasilitas penyimpanan, perusahaan logistik, serta tenaga kerja yang menangani barang di setiap titik distribusi.
Markos Bekris, pemimpin serikat pekerja pelabuhan ENEDEP di Piraeus, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa persenjataan membutuhkan infrastruktur transportasi dan keterlibatan pekerja untuk mencapai tujuan.
Pandangan tersebut menjadi dasar pendekatan sejumlah serikat yang berusaha menghambat distribusi kargo militer melalui aksi kolektif.
Federasi Pekerja Transportasi Internasional atau International Transport Workers' Federation (ITF) menyatakan dukungan terhadap gerakan tersebut pada 28 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal ITF Stephen Cotton menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak pekerja dan penghentian pengiriman senjata yang berpotensi digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.
Dalam pernyataan resminya, ITF meminta pemerintah menghentikan transfer persenjataan yang memperburuk pelanggaran hukum humaniter, menjamin perlindungan warga sipil, dan menghormati hak pekerja transportasi menolak penanganan kargo militer tanpa menghadapi tindakan pembalasan.
Organisasi tersebut juga menuntut gencatan senjata permanen, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, penghentian pendudukan dan permukiman ilegal, serta dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Gerakan itu memperoleh dukungan berbagai serikat pekerja internasional, termasuk organisasi di Jerman, Turki, Australia, Denmark, dan Amerika Serikat.
Komentar (0)