Senin, 26 Oktober 2026, harga minyak Brent menyentuh US$114 per barel. Di hari yang sama, rupiah ditutup melemah ke Rp18.135 per dolar AS. Dua angka ini sebenarnya satu cerita.
Indonesia membeli minyak dengan dolar. Harga BBM subsidi ditahan sampai akhir tahun, sehingga selisihnya ditanggung APBN. Minyak naik, beban anggaran naik, rupiah ikut tertekan. Pola ini berulang, dan akan terus berulang kalau tidak ada yang berubah.
Dua ekonomi besar sudah mulai memutus pola itu. Tiongkok dan Eropa sama-sama mengimpor minyak dalam jumlah besar. Keduanya pernah sama rentannya dengan kita.
Di Tiongkok, menurut IEA, kendaraan listrik menggantikan sekitar 1 juta barel minyak per hari pada 2025. Itu setara sekitar 15% permintaan minyak transportasi jalan raya, dibanding jika semua kendaraan masih berbahan bakar minyak. Kuncinya harga. Sekitar 70% mobil listrik baterai yang terjual di sana tahun lalu sudah lebih murah daripada mobil konvensional rata-rata. Orang beralih karena lebih hemat, bukan karena dipaksa.
Eropa memilih jalur aturan. Menurut Ember, mobil, van, dan truk menyerap sekitar dua pertiga permintaan produk minyak Uni Eropa. Standar emisi CO2 diperketat, dan pabrikan menjawabnya dengan model yang lebih terjangkau. Penjualan mobil listrik naik lebih dari 30% pada 2025 hingga melewati 4 juta unit.
Setelah harga minyak melonjak akibat eskalasi di Timur Tengah, pendaftaran mobil listrik baru di 15 negara Eropa pada Maret naik 51%. Komisi Eropa memperkirakan mobil listrik murni sudah memangkas permintaan minyak Uni Eropa sekitar 140 ribu barel per hari, atau 4,5% konsumsi minyak untuk mobil.
Angka itu belum berarti bebas minyak. Tiongkok masih importir besar, dan pada 2024 baru sekitar satu dari dua puluh mobil di jalanan Eropa yang listrik. Karena itu judul ini memakai kata “mulai”. Namun setiap kendaraan listrik yang terjual akan menghemat minyak belasan tahun, sehingga efeknya menumpuk.
Indonesia bergerak ke arah sebaliknya. Sampai Juli 2026, Pertalite tersalur 16,54 juta kiloliter dari kuota 28,69 juta, dan Pertamina memperkirakan realisasi akhir tahun melampaui kuota. Penjualan mobil listrik baterai memang naik 95,9% pada kuartal I menjadi 33.150 unit, tetapi basisnya masih kecil. Hitungan kasar saya, dampaknya masih di bawah 1% konsumsi BBM nasional.
Di mana kita bisa mulai? Saya mengusulkan bus. Bus kota berjalan di rute tetap, pulang ke pool yang sama, dan menempuh jarak jauh setiap hari. Penghematan BBM per unitnya besar dan pengisian dayanya mudah diatur. Pemiliknya juga jauh lebih sedikit dibanding jutaan pemilik mobil pribadi, sehingga kebijakan lebih mudah dijalankan.
Jakarta sudah menunjukkan arahnya. Transjakarta mengoperasikan 500 bus listrik per April 2026, dengan target 50% armada pada 2027 dan 100% pada 2030. Kemenhub menargetkan seluruh bus perkotaan listrik pada 2045. Tetapi populasi bus listrik nasional baru 867 unit per Juni 2026. Jaraknya masih lebar.
Hambatannya biaya. Harga bus listrik bisa 50% sampai dua kali lipat bus diesel, sehingga hanya daerah berkapasitas fiskal besar yang sanggup membeli. Anggaran subsidi bus Buy The Service dipangkas hampir 60% pada 2025, sementara peta jalan 2045 butuh investasi sekitar Rp116 triliun. Mewajibkan semua operator berganti sekaligus karena itu berisiko.
Urutannya perlu bertahap. Mulai dari bus yang dibiayai pemerintah, seperti Buy The Service, Damri, dan BRT milik pemda, karena negara mengendalikan uangnya. Lalu wajibkan pengadaan dan peremajaan bus baru operator perkotaan memakai listrik mulai tahun tertentu, tanpa memensiunkan bus lama secara paksa. Dukung dengan dana elektrifikasi nasional dan pengadaan skala besar agar harga turun, seperti usulan IESR dengan contoh India. Rute lintas provinsi jarak pendek bisa menyusul, misalnya koridor Jabodetabek yang masuk target 10 ribu bus listrik Jakarta.
Pariwisata punya peran khas. Bus di dalam kawasan wisata sudah terbukti siap. PT TWC mengoperasikan kendaraan listrik di Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. ITDC mengoperasikan bus antar-jemput listrik di Bali. PLN sudah membangun 27 SPKLU di lima destinasi unggulan.
Bus pariwisata rombongan antarkota berbeda. Pengurus asosiasi PO menilai bus listrik belum cocok karena jarak tempuh baterai terbatas, fasilitas pengisian bus belum ada, dan investasinya mahal sementara tarif sewa kompetitif. Memaksa mereka sekarang, bisa memukul usaha kecil. Solusinya berbasis kawasan. Bus besar berhenti di kantong parkir di tepi destinasi, lalu wisatawan pindah ke shuttle listrik. Skema ini sudah diuji di Sanur. Udara destinasi membaik, dan operator tidak harus mengganti seluruh armada.
Catatan jujurnya, bus saja tidak akan mengubah neraca minyak nasional. Forum lintas kementerian memperkirakan adopsi bus listrik perkotaan menghemat subsidi BBM sekitar Rp2,7 triliun per tahun pada 2045. Angka itu kecil dan masih jauh. Manfaat terbesarnya ada di tempat lain, yaitu udara kota yang lebih bersih, pasar pasti bagi industri bus dan baterai dalam negeri, dan contoh nyata bagi masyarakat. Listrik kita memang masih banyak berasal dari batu bara, tetapi dibangkitkan di dalam negeri, bukan diimpor sebagai minyak.
Jadi bus adalah pintu masuk, bukan tujuan. Begitu pasar bus listrik terbentuk, pabrikan, bengkel, dan jaringan pengisian ikut tumbuh, dan mobil serta motor listrik lebih mudah menyusul. Di sinilah pelajaran Eropa dan Tiongkok. Pasar bergerak ketika arahnya jelas. Kita masih menggeser jadwal insentif. Rencana Juni mundur ke Juli, lalu Agustus, lalu September 2026. Pada pertengahan Agustus, aturan pelaksanaannya pun belum terbit.
Pertanyaannya bukan lagi apakah transisi ini akan terjadi, melainkan siapa yang lebih dulu menikmati hasilnya. Harapan bukan strategi. Strateginya adalah target yang jelas, insentif yang konsisten, dan bus listrik yang mulai kita beli hari ini.
Komentar (0)