Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sekitar 45 persen bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini diduga tidak tepat sasaran.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membenahi dan memutakhirkan data penerima bantuan melalui sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
“Data menunjukkan 45 persen bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial itu ditengarai tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul saat menghadiri Kongres Nasional XVI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Gus Ipul mengatakan, selama dua tahun terakhir Kemensos melakukan konsolidasi data untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dari proses tersebut, pemerintah menemukan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan pemerintah.
“Maka dalam waktu dua tahun ini kita konsolidasi dan sekarang ada 4 juta lebih keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya dia tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, pembenahan data juga membuat sejumlah keluarga yang sebelumnya rutin menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Koreksi tersebut mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Demikian juga ada koreksi bagi keluarga-keluarga yang sebelumnya terus-menerus mendapatkan bansos, tidak lagi mendapatkan bansos, apakah itu PKH, bantuan sembako, maupun PBI JKN,” kata Gus Ipul.
Kemensos Temukan Penerima Bansos Punya Tabungan di Atas Rp 100 JutaGus Ipul mengungkapkan, proses pemutakhiran data juga menemukan sejumlah anomali pada penerima bansos. Salah satunya, lebih dari 100 ribu penerima bantuan tercatat memiliki tabungan di atas Rp 100 juta. Selain itu, Kemensos juga menemukan lebih banyak penerima dengan simpanan di atas Rp 50 juta.
“Ada penerima bansos jumlahnya lebih dari 100.000 tabungannya di atas Rp 100 juta. Kita temukan juga di atas Rp 50 juta lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Menurut Gus Ipul, temuan tersebut masih perlu didalami lebih lanjut. Ia menilai kondisi itu menunjukkan data penerima bantuan yang selama ini digunakan belum sepenuhnya akurat sehingga perlu diperbaiki secara berkala.
“Banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang ini memerlukan pendalaman dan ini membuktikan bahwa memang data kita belum semuanya tepat sasaran,” ujarnya.
Perlinsos Digital Terhubung dengan Data PemerintahUntuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos, pemerintah mengembangkan Perlinsos Digital. Sistem ini dirancang untuk memperbarui data penerima secara lebih aktual dengan menghubungkan berbagai basis data pemerintah.
Data tersebut antara lain mencakup kepemilikan sertifikat tanah dari ATR/BPN, kendaraan bermotor melalui Samsat, penggunaan listrik melalui PLN, serta data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Gus Ipul menjelaskan, data yang dimasukkan masyarakat akan diolah sistem untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan. Sistem tersebut juga akan memberikan alasan apabila pengajuan bantuan ditolak.
“Data ini terhubung dengan seluruh data pemerintah, apakah itu ATR/BPN yang menyangkut sertifikat atau kepemilikan sertifikat, dengan Samsat terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian ini juga terhubung dengan PLN, terhubung dengan banyak data di kementerian lembaga, utamanya adalah Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Perlinsos Digital sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Gus Ipul menyebut sekitar 80 persen warga di wilayah tersebut mendaftar ulang melalui sistem tersebut.
Namun, hanya 10 persen yang melakukan pendaftaran secara mandiri, sedangkan sisanya dibantu agen Perlinsos.
“Dari 80 persen yang daftar, hanya 10 persen yang melakukan pendaftaran secara mandiri, sisanya dibantu oleh orang lain yang kita sebut agen Perlinsos,” kata Gus Ipul.
Ia menyebut, dalam uji coba tersebut, sistem menemukan tingkat kesalahan atau anomali hingga 77 persen pada data yang dimiliki pemerintah. Temuan itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki data penerima bantuan.
“Tapi yang menarik, 80 persen yang daftar itu setelah dilakukan uji coba, ada error sampai 77 persen dari data yang kita miliki,” ujarnya.
Penerima Bansos Bakal Diverifikasi dengan Pengenalan WajahSelain menghubungkan data lintas instansi, pemerintah juga akan menambahkan sistem biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) untuk mengidentifikasi penerima bantuan.
Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh orang yang namanya tercatat dalam data.
Gus Ipul menjelaskan, selama ini data penerima bansos menggunakan identitas berdasarkan nama dan alamat. Namun, menurut dia, masih ada kemungkinan bantuan diterima anggota keluarga atau orang lain meskipun nama dan alamat yang tercatat sudah sesuai.
“Nah dengan sistem Perlinsos Digital ini ditambah lagi dengan biometrik, face recognition, sehingga ada wajahnya. Nanti akan lebih akurat dibanding data-data sebelumnya,” ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat, termasuk ahli kesehatan masyarakat dan kader Puskesmas, terlibat dalam pemutakhiran data dengan menjadi agen Perlinsos.
Menurut Gus Ipul, pendataan dapat dimulai dari warga di lingkungan terdekat agar masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terlewat.
Gus Ipul Sebut Banyak Warga Miskin Belum TerdataDi sisi lain, Gus Ipul mengatakan pemerintah masih menemukan banyak masyarakat miskin yang belum tercatat dalam data penerima bantuan.
Ia menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people, yakni warga yang kondisi dan kesulitannya belum tercatat dalam data pemerintah.
Pengalaman tersebut, menurut Gus Ipul, salah satunya ditemukan saat pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
“Banyak sekali warga kita ini yang tidak terdaftar di dalam data yang kita miliki. Mereka adalah the invisible people yang selama ini penderitaannya tidak tertangkap oleh angka, tidak tertangkap oleh data,” kata Gus Ipul.
Karena itu, ia menegaskan pembenahan data perlu dilakukan agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga meminta dukungan berbagai pihak untuk memperluas pendataan melalui Perlinsos Digital.
“Saya ingin semakin banyak, Pak Ketua, yang bisa masuk ke dalam sistem layanan kita. Data kita benahi agar adil, nyawa dijaga tanpa syarat,” tuturnya.
Komentar (0)