PADANG, KOMPAS — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara mengungkapkan hasil pengujian yang dilakukan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) terhadap sampel Pertalite di Sumatera Barat. Dari hasil pengujian itu, sampel Pertalite di Sumbar dinyatakan sesuai spesifikasi.
Pertamina menyebut, sampel yang diuji oleh Lemigas itu diambil dari Integrated Terminal Teluk Kabung dan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sumbar. Berdasarkan hasil pengujian, sampel yang diperiksa menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, termasuk parameter Research Octane Number (RON).
“Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Lemigas, sampel Pertalite yang diperiksa menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,” kata Pejabat Sementara Area Manager Communication, Relations, and CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Silvani Maiyestuhariani, dalam siaran pers, Jumat (30/10/2026).
Dia memaparkan, Pertamina Patra Niaga memahami kekhawatiran konsumen atas laporan gangguan kendaraan. Oleh karena itu, perusahaan terus menindaklanjuti laporan yang disampaikan konsumen serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami kondisi yang dilaporkan.
Silvani menjelaskan, pengujian sampel BBM tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut perusahaan dalam merespon laporan konsumen. Pertamina Patra Niaga juga tetap berkomitmen memberikan perhatian kepada konsumen yang menyampaikan laporan terkait gangguan kendaraan.
“Kami memahami kekhawatiran konsumen dan tetap berkomitmen menindaklanjuti laporan yang masuk. Sebagai bentuk kepedulian, Pertamina Patra Niaga juga memberikan bantuan kepada konsumen yang menyampaikan laporan terkait gangguan kendaraan,” ujar Silvani.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami laporan yang diterima.
Pertamina juga mengimbau konsumen untuk menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135, disertai informasi pendukung seperti lokasi dan waktu pengisian, bukti transaksi, serta dokumen pemeriksaan atau perbaikan kendaraan apabila tersedia.
Adapun pemberian bantuan sebagai bentuk kepedulian Pertamina Patra Niaga kepada konsumen yang menyampaikan laporan terkait gangguan kendaraan di wilayah Sumbar akan berlangsung hingga 31 Oktober 2026.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk sesuai ketentuan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengedepankan kepedulian terhadap konsumen dalam setiap proses penanganan laporan,” kata Silvani.
Secara terpisah, Pimpinan Ombudsman RI Pengampu Bidang ESDM dan Energi, Abdul Ghoffar, mengatakan, masalah keluhan Pertalite yang memicu keluhan kerusakan sekitar 2.000 kendaraan di Sumbar tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa kualitas BBM sesuai spesifikasi. Hasil uji tersebut harus dibuka secara detail kepada publik.
Sejumlah informasi yang mesti diungkap ke publik adalah identitas sampel (lokasi terminal dan SPBU tempat sampel diambil), waktu pengambilan sampel (tanggal dan jam), metode pengambilan sampel (cara pengambilan sampel, pengemasan, dan pengiriman), dan seluruh parameter spesifikasi yang diperiksa, tidak hanya RON.
Selain itu, hasil uji tiap-tiap parameter juga harus diungkap berapa angkanya. Perlu juga ada standar pembanding batas minimum dan batas maksimum spesifikasi Pertalite. Identitas laboratorium perlu pula disampaikan, selain juga kesimpulan apakah seluruh parameter memenuhi spesifikasi atau terdapat penyimpangan.
“Itu persoalan penting yang perlu disampaikan ke publik. Untuk membangun kepercayaan publik,” kata Ghoffar.
Kami memahami kekhawatiran konsumen dan tetap berkomitmen menindaklanjuti laporan yang masuk
Ghoffar menyebut, keterbukaan data itu adalah bagian dari hak masyarakat atas informasi. Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu hasil ujinya memenuhi spesifikasi, tetapi juga perlu tahu soal apa saja yang diuji, bagaimana pengujiannya, kapan sampel diambil, dan dari mana sampel itu berasal.
“Lemigas dan Pertamina Patra Niaga juga perlu membangun kepercayaan publik, apalagi dalam situasi banyak keluhan (kerusakan) kendaraan. Angka di atas 2.000 (laporan) ini banyak sekali. Pernyataan sepihak bahwa BBM sesuai spesifikasi tidak cukup untuk bisa memulihkan kepercayaan masyarakat,” kata Ghoffar.
Ghoffar menyebut, Ombudsman akan terus mendorong agar ada keterbukaan data. Hal itu penting untuk memperkuat kredibilitas dari hasil pengujian yang dinyatakan Pertamina dan Lemigas. Ombudsman juga akan mendorong akuntabilitas proses pemeriksaannya.
“Kami perlu mengetahui apakah pengambilan sampel dilakukan secara representatif, apakah pengambilan sampel benar, dan pengujian menyangkut seluruh parameter mutu BBM yang relevan,” ujarnya.
Adanya 2.000 lebih laporan ke Pertamina, kata Ghoffar, menandakan memang terjadi gangguan atau kerusakan kendaraan. Oleh karena itu, penyebab gangguan mesti ditelusuri, apakah disebabkan kualitas BBM, kontaminasi, atau faktor lain. Semua hal itu harus dibuka sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
“Jangan sampai kita ambil kesimpulan terlalu dini. Hasil pengujian dari beberapa sampel yang memenuhi spesifikasi itu tidak otomatis membuktikan seluruh Pertalite yang beredar di Sumbar itu bebas dari persoalan kualitas,” katanya.
Sebelumnya, keluhan kendaraan mogok seusai mengisi BBM jenis Pertalite di Sumbar bermunculan sejak akhir September 2026. Minyak diduga terkontaminasi material menyerupai semen. Dampaknya, kendaraan kehilangan tenaga, kemudian mogok, sehingga harus dibawa ke bengkel.
Endang Pribadi (47), warga Padang, mengaku, mobilnya terpaksa dilarikan ke bengkel pada Senin (28/9/2026). ”Mobil saya tiba-tiba mengangguk-angguk, kehilangan tenaga. Mungkin karena minyak tidak masuk ke mesin,” kata Endang, Selasa (29/9/2026).
Endang menjelaskan, sebelumnya ia dua kali mengisi Pertalite di SPBU Gunung Pangilun, masing-masing Rp 200.000 pada Rabu (23/9/2026) dan Rp 150.000 pada Sabtu (26/9/2026). Harga Pertalite saat ini Rp 10.000 per liter.
Sehari kemudian, kata Endang, tenaga mesin mobilnya mulai berkurang, tetapi mobilnya masih bisa jalan. Barulah kemudian pada Senin kemarin kondisi mobil makin parah dan mesti dilarikan ke bengkel di Kecamatan Lubuk Begalung. Di saat yang sama, ada belasan kendaraan lain yang diperbaiki dengan kasus serupa di bengkel itu.
”Montir di bengkel menemukan minyak terkontaminasi. Saya tidak tahu material apa, tetapi mirip semen. Terpaksa semua diganti, pompa minyak, saringan minyak. Total biayanya Rp 1.050.000,” ujar Endang. Selain harus keluar biaya besar untuk perbaikan, Endang mengaku juga rugi 45 liter Pertalite karena tangki harus dikuras.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Pertamina Sumbar pekan lalu, jumlah keluhan gangguan kendaraan yang dilaporkan konsumen ke Pertamina sebanyak 2.271 laporan. Sebanyak 1.540 konsumen di antaranya sudah mendapat ganti biaya perbaikan kendaraan
Ganti biaya perbaikan kendaraan itu beragam, tergantung tingkat kerusakan, ada yang Rp 1 juta, ada pula yang hingga Rp 2 juta. “Hingga pekan lalu, Pertamina sudah mengeluarkan uang Rp 1,1 miliar untuk biaya ganti perbaikan. Sebanyak 731 laporan masih mereka verifikasi,” kata Adel, Jumat (30/10/2026).
Menurut Adel, tren pengaduan kendaraan mogok seusai mengisi Pertalite di SPBU jauh berkurang. Di awal-awal, jumlah pengaduan sampai ratusan, sedangkan belakangan angka pengaduannya tinggal sekitar 20 laporan per hari.
Selain ganti biaya perbaikan kendaraan yang disebut Pertamina sebagai bentuk kepedulian, Adel mengatakan, Pertamina juga berkomitmen mengganti Pertalite di tangki kendaraan konsumen yang tak dapat lagi digunakan. Penggantian Pertalite dilakukan di SPBU via aplikasi MyPertamina maksimal senilai Rp 200.000.
Komentar (0)