Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendorong penguatan Forum Lintas Parlemen se-ASEAN untuk membangun kerja sama konkret dalam menghadapi ancaman bencana, kejahatan siber, krisis pangan, dan persoalan lintas batas.
Ketua Umum PB HMI MPO Handy Muharam Nataprawira dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan komunikasi antarlembaga parlemen negara-negara ASEAN perlu dibangun secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya ketika kawasan menghadapi krisis atau konflik.
“Parlemen negara-negara ASEAN harus menjadi ruang dialog yang aktif dan produktif. Kedekatan antarlembaga legislatif tidak boleh hanya terbangun ketika terjadi krisis, tetapi harus dirawat melalui komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama konkret dalam situasi normal maupun darurat,” ujar Handy.
Menurut dia, forum tersebut perlu menghasilkan agenda kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi wadah pertemuan seremonial dan diplomasi formal.
PB HMI MPO mengusulkan empat bidang prioritas yang dapat diperkuat melalui kerja sama parlemen ASEAN.
Pertama, pencegahan dan penanggulangan bencana melalui koordinasi kebijakan mitigasi, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas tanggap darurat, serta solidaritas kemanusiaan lintas negara.
Kedua, keamanan siber dengan mendorong kesepahaman regulasi, perlindungan data, dan penanganan kejahatan digital lintas batas. Kerja sama ini dinilai penting untuk merespons ancaman kebocoran data, penipuan digital, serta gangguan terhadap infrastruktur strategis.
Ketiga, ketahanan pangan melalui penguatan rantai pasok, peningkatan produktivitas pertanian, stabilitas distribusi, dan antisipasi krisis pangan akibat perubahan iklim maupun ketidakstabilan geopolitik.
Keempat, penyelesaian persoalan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan, kejahatan transnasional, pengelolaan wilayah perbatasan, dan persoalan lingkungan.
Dalam hal ini, parlemen dinilai dapat mendorong harmonisasi kebijakan dan memperkuat mekanisme kerja sama regional.
Handy menilai penguatan forum tersebut dapat membantu membangun ASEAN yang lebih solid dan responsif terhadap tantangan kawasan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan kerja sama ASEAN tidak cukup hanya mengandalkan hubungan diplomatik antarpemerintah, tetapi perlu melibatkan parlemen, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda.
PB HMI MPO berharap Forum Lintas Parlemen se-ASEAN dapat menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas regional sehingga negara-negara Asia Tenggara mampu membangun kesiapsiagaan dan kebersamaan sebelum krisis terjadi.
Ketua Umum PB HMI MPO Handy Muharam Nataprawira dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan komunikasi antarlembaga parlemen negara-negara ASEAN perlu dibangun secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya ketika kawasan menghadapi krisis atau konflik.
“Parlemen negara-negara ASEAN harus menjadi ruang dialog yang aktif dan produktif. Kedekatan antarlembaga legislatif tidak boleh hanya terbangun ketika terjadi krisis, tetapi harus dirawat melalui komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama konkret dalam situasi normal maupun darurat,” ujar Handy.
Menurut dia, forum tersebut perlu menghasilkan agenda kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi wadah pertemuan seremonial dan diplomasi formal.
PB HMI MPO mengusulkan empat bidang prioritas yang dapat diperkuat melalui kerja sama parlemen ASEAN.
Pertama, pencegahan dan penanggulangan bencana melalui koordinasi kebijakan mitigasi, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas tanggap darurat, serta solidaritas kemanusiaan lintas negara.
Kedua, keamanan siber dengan mendorong kesepahaman regulasi, perlindungan data, dan penanganan kejahatan digital lintas batas. Kerja sama ini dinilai penting untuk merespons ancaman kebocoran data, penipuan digital, serta gangguan terhadap infrastruktur strategis.
Ketiga, ketahanan pangan melalui penguatan rantai pasok, peningkatan produktivitas pertanian, stabilitas distribusi, dan antisipasi krisis pangan akibat perubahan iklim maupun ketidakstabilan geopolitik.
Keempat, penyelesaian persoalan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan, kejahatan transnasional, pengelolaan wilayah perbatasan, dan persoalan lingkungan.
Dalam hal ini, parlemen dinilai dapat mendorong harmonisasi kebijakan dan memperkuat mekanisme kerja sama regional.
Handy menilai penguatan forum tersebut dapat membantu membangun ASEAN yang lebih solid dan responsif terhadap tantangan kawasan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan kerja sama ASEAN tidak cukup hanya mengandalkan hubungan diplomatik antarpemerintah, tetapi perlu melibatkan parlemen, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda.
PB HMI MPO berharap Forum Lintas Parlemen se-ASEAN dapat menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas regional sehingga negara-negara Asia Tenggara mampu membangun kesiapsiagaan dan kebersamaan sebelum krisis terjadi.
Komentar (0)