JAKARTA, KOMPAS – Para pengusaha pakan bisa merugi dan tertekan apabila Perum Bulog membeli jagung mereka sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP. Bersamaan dengan itu, opsi impor jagung menguat di tengah terbatasnya cadangan jagung pemerintah yang akan disalurkan kepada para peternak ayam rakyat.
Pengamat pangan dan pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, Jumat (30/10/2026), mengaku sempat menduga pengadaan jagung oleh Bulog untuk cadangan jagung pemerintah (CJP) kurang memadai. Dugaan itu didasarkan pada kebingungan peternak ayam petelur dan pedaging menghadapi harga pakan yang naik tinggi.
Di satu sisi, pemerintah mengeklaim telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan CJP kepada peternak, terutama peternak ayam petelur. Di sisi lain, peternak mengaku tetap kesulitan mendapatkan jagung secara merata.
“Kemudian muncul kabar bahwa Bulog akan membeli jagung pipilan kering kepada Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) karena kekurangan CJP yang akan disalurkan bagi para peternak ayam rakyat,” ujarnya kepada Kompas di Jakarta.
Bisa jadi harga jagung yang dibeli perusahaan yang tergabung di GPMT lebih tinggi dari harga yang ditentukan Bulog.
Kabar itu tertuang dalam Surat Bulog Nomor B-1228/III/DU000/PD.02.01/10/2026 tanggal 26 Oktober 2026 yang ditujukan kepada GPMT. Surat perihal dukungan pembelian jagung pipilan kering untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan itu ditandatangani Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Dalam surat itu, Bulog menyebutkan mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan jagung kepada peternak sebanyak 391.964 ton pada 2026. Namun, CJP yang dikelola Bulog per 25 Oktober 2026 tinggal 284.097 ton, sehingga masih kurang 107.867 ton.
Untuk menutup kekurangan itu, Bulog akan membeli jagung pipilan kering berkadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 bagian per miliar (ppb) dari GPMT sesuai HPP. HPP jagung kualitas tersebut senilai Rp 6.250 per kilogram (kg) untuk curah dan Rp 6.400 per kg untuk kemasan polos baru kapasitas 50 kg. (Kompas, 29/10/2026).
Menurut Khudori, langkah tersebut berpotensi menekan bahkan merugikan GPMT. Ini mengingat harga jagung pipilan kering di petani sudah di atas Rp 7.500 per kg atau di atas HPP jagung petani yang dipatok Rp 5.500 per kg.
“Bisa jadi harga jagung yang dibeli perusahaan yang tergabung di GPMT lebih tinggi dari harga yang ditentukan Bulog. Jika menolak permintaan Bulog, GPMT bisa dianggap tidak mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya, jika menerima tanpa ada insentif apapun, GPMT bakal merugi,” katanya.
Ihwal problem itu, Khudori mengusulkan agar Bulog dan GPMT duduk bersama untuk buka-bukaan harga perolehan jagung. Apabila harga jagung yang diperoleh GPMT memang lebih tinggi dari harga tawaran Bulog, Bulog bisa melapor kepada yang memberikan tugas bahwa harga pembelian jagung dari GPMT perlu penyesuaian.
Cara tersebut sepertinya satu-satunya solusi yang tersedia manakala pemerintah enggan membuka keran impor jagung. Sebab, kalau pemerintah menugaskan Bulog membeli jagung langsung ke petani, belum tentu barangnya ada karena masa paceklik jagung tengah berlangsung.
“Selain itu, di tengah tingginya harga jagung saat ini, mustahil bagi Bulog membeli jagung di tingkat petani sesuai HPP,” kata Khudori.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Jawa Tengah, Suwardi, berpendapat senada. Saat ini, harga jagung pipilan kering di tingkat petani, terutama di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tembus di kisaran Rp 8.000-Rp 8.200 per kg.
Hal itu lantaran banyak petani yang belum menanam jagung akibat dampak El Nino. Jagung diperkirakan baru akan ditanam pada pertengahan November 2026 apabila hujan sudah cukup sering terjadi.
“Di tengah tinginya harga jagung saat ini, Belum tentu Bulog bisa membeli jagung dari petani. Kalaupun bisa membeli jagung dari pengusaha, pasti ada barternya,” kata Suwardi.
Di tengah kondisi itu, dorongan membuka keran impor jagung menguat. Apalagi, masa paceklik jagung yang biasa terjadi pada Oktober-Januari diperkirakan semakin panjang akibat dampak El Nino yang berpotensi berlangsung hingga awal triwulan I-2027.
Menurut Suwandi, di tengah rendahnya harga telur ayam di tingkat peternak dan tingginya harga pakan, peternak sangat membutuhkan jagung dan bungkil kedelai (SBM) dengan harga terjangkau. Ini mengingat porsi jagung dan SBM dalam komposisi pakan ternak sangat besar, yakni masing-masing seitar 50 persen dan 25 persen.
“Jika memang ketersediaan jagung dalam negeri terbatas, pemerintah bisa mengimpor jagung secara terukur agar tidak merugikan petani jagung,” katanya.
Memang impor akan mencoreng klaim prestasi swasembada. Tapi apalah artinya prestasi itu jika industri dan peternak babak belur.
Opsi serupa juga dilontarkan Khudori. Impor merupakan bagian penting dari kebijakan pasokan dan stabilisasi harga. Meskipun swasembada, tetapi kalau harga pangan atau pakan di pasar dalam negeri tinggi, impor dalam jumlah terbatas dan waktu yang tepat sah-sah saja untuk dilakukan.
“Memang impor akan mencoreng klaim prestasi swasembada. Tapi apalah artinya prestasi itu jika industri dan peternak babak belur. Saya bukan penganjur, apalagi penyuka, impor. Tapi opsi ini perlu dibuka karena situasi mendesak,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Riyono, juga mengusulkan keran impor jagung pakan dibuka secara terukur dalam rapat dengar pendapat dengan Pinsar Petelur Nasional (Kompas, 8/10/2026). Pengamat peternakan yang juga Presiden Forum Peternak Layer Nasional Musbar Mehdi juga mengusulkan hal yang sama, yakni pemerintah diharapkan bisa mengimpor sekitar 70.000 ton jagung (Kompas, 29/10/2026).
Dalam rilis Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rabu (21/10/2026), Bapanas mengungkap, Indonesia telah swasembada delapan komoditas pangan pada 2026. Kedelapan komoditas itu adalah beras, jagung pakan, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Klaim swasembada itu berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan 2026 Bapanas. Khusus jagung, produksinya secara nasional diperkirakan mencapai 18 juta ton. Dengan konsumsi atau kebutuhan nasional sebanyak 16,44 juta ton, surplus neraca produksi-konsumsi jagung nasional sebesar 1,56 juta ton.
Selain itu, Bapanas juga menyajikan data cadangan pangan pemerintah, termasuk jagung. Per Oktober 2026, cadangan beras sebanyak 4,56 juta ton, jagung pakan 78.000 ton, minyak goreng 26.000 kiloliter, daging ayam 39 ton, dan telur ayam 0,15 ton.
Khudori mempertanyakan capaian swasembada jagung itu dengan melontarkan dua poin kritis. Pertama, klaim swasembada itu berdasarkan angka proyeksi, bukan hasil produksi riil. Proyeksi itu menghitung standing crop atau tanaman yang sedang tumbuh, sehingga belum tentu hasil panennya sama apalagi di tengah El Nino.
“Kedua, swasembada itu identik dengan produksi yang berlebih. Kalau produksi lebih besar dari kebutuhan, ada peluang harga turun. Namun, harga jagung di tingkat petani tidak pernah turun,” kata Khudori.
Khudori mengingatkan peristawa pada 2016 saat pemerintah menutup impor jagung pakan. Kala itu, pemerintah mengambil kebijakan tersebut lantaran meyakini produksi jagung sudah cukup bahkan berlebih untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Namun, klaim itu tidak terbukti benar. Saat impor jagung ditutup, impor gandum pakan justru meledak tinggi. Impor gandum pakan yang pada 2015 baru 0,02 juta ton melonjak menjadi 2,5 juta ton pada 2026.
“Klaim penghematan devisa dari penurunan impor jagung senilai 479,5 juta dolar AS menjadi tidak bermakna lantaran ada substitusi dari jagung impor menjadi gandum pakan impor. Ujung-ujungnya, devisa tetap terpompa keluar,” katanya.
Komentar (0)