Oleh: ABD HAMID PADDU
Guru Besar Keuangan Negara FEB Unhas
Berbagai kejadian menerapa. Antrean solar yang tak kunjung selesai, pemadaman listrik yang terus berlangsung, hingga MSCI memberi ancaman pada pasar saham Indonesia.
Ini ibarat masa ketika presiden dan para pejabat negara yang mengumandangkan bahwa keadaan baik-baik saja karena jalan masih padat. Mal masih ramai. Restoran tetap penuh. Angka pertumbuhan masih positif.
Pemerintah pun merasa mempunyai alasan untuk sangat percaya diri bahwa keadaan terjaga dengan baik. Tetapi, ekonomi tidak selalu runtuh dengan bunyi keras. Sering kali gejalanya datang lebih dahulu melalui hal-hal yang tampak kecil: investor mulai menahan diri, bank menjadi lebih selektif, dunia usaha menunda ekspansi, pemerintah daerah mengurangi proyek, dan rumah tangga mulai mengubah cara membelanjakan uang.
Itulah sebabnya berbagai sinyal yang muncul belakangan ini tidak semestinya dibaca satu per satu. Ancaman MSCI terhadap posisi pasar saham Indonesia, aksi penghimpunan modal oleh bank-bank Himbara, transaksi besar di antara kelompok konglomerat, tekanan pada BUMN strategis, antrean bahan bakar, pemadaman listrik, serta pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sesungguhnya berada dalam ruang ekonomi yang saling berhubungan.
Kita belum berada dalam krisis. Tetapi justru karena belum, kewaspadaan harus bekerja sekarang. Peringatan MSCI patut dilihat lebih jauh daripada sekadar perubahan klasifikasi indeks. Di balik setiap indeks, ada kepercayaan. Pasar modal pada akhirnya berdiri di atas keyakinan bahwa informasi tersedia, kepemilikan transparan, perdagangan berlangsung wajar, dan aturan ditegakkan secara konsisten.
Ketika lembaga indeks global mulai mempertanyakan hal-hal tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya harga saham, tetapi reputasi kelembagaan pasar Indonesia. Jika kepercayaan menurun, investor asing dapat mengurangi eksposurnya.
Tekanan terhadap harga aset dapat merambat ke nilai tukar. Biaya modal naik. Perusahaan yang sebelumnya berencana menambah pabrik atau membuka cabang mulai menghitung ulang.
Bank menjadi lebih berhati-hati. Dunia usaha mengurangi perekrutan. Pada akhirnya, gejolak yang tampaknya hanya terjadi di Bursa Efek Indonesia bisa tiba di ruang makan keluarga. Hubungannya memang tidak langsung. Tetapi ekonomi bekerja melalui rantai seperti itu.
Karena itu aksi korporasi bank-bank milik negara juga layak dibaca dengan jernih. BNI dan Mandiri, misalnya, masuk ke pasar keuangan internasional melalui instrumen modal seperti AT1 atau perpetual bond yang dicatatkan di Singapura. Langkah tersebut pada dirinya bukan masalah.
Bank membutuhkan modal yang kuat untuk menjaga rasio permodalan, menyerap risiko, dan mendukung ekspansi kredit siapa. Namun pertanyaan publik tidak berhenti pada “berapa besar dana yang dihimpun”. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: ke mana modal dan kapasitas pembiayaan itu diarahkan? Apakah ke oligarki yang baru?
Ketika pada saat bersamaan terjadi transaksi akuisisi dalam skala besar oleh kelompok-kelompok konglomerasi dari satu oligarki lama ke oligarki baru, publik berhak menanyakan apakah sistem keuangan nasional terutama sedang diarahkan untuk membiayai kapasitas produksi baru, industri, lapangan kerja, dan aktivitas yang memperluas basis ekonomi, atau justru semakin banyak menopang perpindahan kepemilikan aset yang sudah ada.
Kita tidak boleh menuduh adanya hubungan pembiayaan tertentu tanpa bukti. Tetapi kehati-hatian tidak berarti kehilangan hak untuk bertanya. Dalam ekonomi politik, persoalan utama bukan semata apakah suatu transaksi legal. Pertanyaan yang sama pentingnya adalah siapa menikmati manfaat, siapa memegang risiko, dan siapa menanggung biaya apabila keputusan bisnis itu kelak gagal.
Persoalan serupa muncul pada pengelolaan dividen BUMN strategis. Pertamina, PLN, dan BUMN lain memang milik negara. Pemerintah berhak menerima hasil atas kepemilikan tersebut. Tetapi perusahaan publik strategis bukan sekadar mesin dividen. Mereka juga memikul kewajiban investasi jangka panjang.
Pertamina membutuhkan modal untuk kilang, tangki penyimpanan, logistik, distribusi, dan ketahanan stok energi. PLN membutuhkan belanja besar untuk pembangkit, jaringan, transmisi, gardu, serta pemeliharaan sistem. Bila terlalu besar bagian arus kas yang ditarik keluar sementara kebutuhan investasinya terus meningkat, ruang perusahaan untuk memperkuat pelayanan dapat menjadi lebih sempit.
Tentu saja tidak tepat menyimpulkan bahwa antrean solar atau pemadaman listrik langsung disebabkan penarikan dividen oleh Danantara. Banyak faktor lain bekerja: distribusi, kuota, lonjakan permintaan, gangguan teknis, pemeliharaan pembangkit, dan keterbatasan pasokan setempat. Pertanyaan kebijakannya tetap relevan. Apakah struktur pengambilan dividen sudah memberi ruang yang memadai bagi investasi dan pemeliharaan?
Kekurangan investasi tidak selalu terlihat hari ini. Sering datang terlambat, dalam bentuk layanan yang memburuk, peralatan yang menua, stok yang kurang elastis menghadapi lonjakan permintaan, atau jaringan yang tidak cukup tangguh.
Muaranya, masyarakatlah yang membayar: dengan waktu yang hilang dalam antrean solar dan BBM, ongkos produksi yang naik, biaya genset, jam kerja yang terbuang, dan harga barang yang akhirnya ikut meningkat dan terus naik. Sementara pemerintah mengumumkan inflasi yang rendah, yang sama sekali tidak mencerminkan kenaikan harga riil yang dirasakan masyarakat. Angka inflasi menjadi hilang kepercayaan.
Di sisi lain, pemda juga menghadapi tekanan. TKD bukan hadiah dari pusat, melainkan konsekuensi dari pilihan konstitusional Indonesia menjalankan desentralisasi. Pemda diberi tanggung jawab mengurus pendidikan, kesehatan, jalan daerah, pelayanan sosial, infrastruktur dasar, dan berbagai urusan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Masalahnya, kemampuan fiskal daerah sangat berbeda. Ada yang memiliki basis pajak besar. Sebagian lain sangat bergantung pada transfer. Karena itu TKD seharusnya bekerja sebagai instrumen pemerataan agar kualitas pelayanan publik tidak terlalu ditentukan oleh tempat seseorang lahir.
Jika TKD dipangkas sementara kewajiban pelayanan tidak ikut berkurang, daerah menghadapi apa yang dalam keuangan publik dikenal sebagai underfunded mandate. Tugas tetap menumpuk, tetapi sumber daya menyusut.
Pilihan pemda kemudian makin sempit: proyek ditunda, jalan tidak segera diperbaiki, belanja pemeliharaan ditekan, kualitas layanan menurun, atau pungutan lokal ditingkatkan. Di sinilah kelas menengah menjadi kelompok yang paling rawan. Kelompok kaya mempunyai kemampuan membeli jalan keluar.
Pendidikan swasta, rumah sakit swasta, kendaraan pribadi, pengamanan sendiri, bahkan sumber listrik cadangan dapat dibeli. Kelompok miskin, meskipun perlindungannya jauh dari sempurna, masih menjadi sasaran utama program bantuan sosial.
Kelas menengah berada di antara keduanya. Mereka sering dianggap cukup mampu sehingga tidak menerima banyak bantuan, tetapi sebenarnya belum cukup kaya untuk mengganti seluruh layanan publik dengan layanan privat.
Mereka membayar pajak. Membayar cicilan rumah. Membayar sekolah anak. Membayar BPJS. Membayar listrik dan transportasi. Lalu ketika pelayanan publik gagal, mereka harus kembali mengeluarkan uang dari kantong sendiri.
Inilah bentuk “pajak kedua” yang jarang masuk dalam laporan APBN atau APBD: biaya privat yang muncul karena pelayanan publik tidak memadai.
Ancaman yang perlu kita waspadai, karena itu, bukan satu obligasi di Singapura, satu akuisisi saham, satu kebijakan dividen, satu angka MSCI, atau satu penurunan TKD. Risiko menjadi jauh lebih besar bila seluruh tekanan bergerak searah. Menekan kelas menengah sampai batas terendah yang membangkitkan kemarahan sosial, gerakan sosial seperti yang terjadi saat ini di eropa.
Kepercayaan pasar melemah. Biaya modal naik. Investasi produktif tertahan. Beban pembiayaan rumah tangga meningkat. BUMN strategis kehilangan ruang investasi. Daerah mempunyai ruang fiskal yang semakin sempit. Pelayanan publik menurun. Sementara pendapatan riil kelas menengah tidak bergerak cukup cepat.
Bila proses ini berlangsung lama, persoalan ekonomi tidak lagi tinggal di ruang rapat kementerian atau laporan bank sentral. Ia berubah menjadi masalah sosial. Kelas menengah mempunyai peranan besar dalam stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Mereka bekerja, membayar pajak, mengonsumsi, menabung, membeli rumah, menyekolahkan anak, dan menopang sektor jasa. Ketika mereka merasa telah bekerja semakin keras tetapi kehidupan justru semakin sempit, yang berkurang bukan hanya daya beli. Yang mulai retak adalah keyakinan bahwa sistem masih menyediakan jalan untuk memperbaiki kehidupan.
Kemarahan sosial biasanya tidak lahir dari satu sebab. Pemantiknya bisa harga pangan, antrean BBM, listrik padam, pajak baru, biaya pendidikan, kehilangan pekerjaan, atau satu kasus ketidakadilan yang terasa keterlaluan. Pemicu terakhir bisa kecil. Tetapi bahan bakarnya telah terkumpul lama.
Karena itu pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Kekuatan fundamental harus dapat dirasakan masyarakat. Ia bukan semata pertumbuhan PDB, cadangan devisa, atau angka inflasi.
Fundamental juga berarti pasar yang dipercaya, bank yang sehat dan prudent, BUMN yang mampu berinvestasi, daerah yang memiliki ruang fiskal, pelayanan publik yang berfungsi, dan masyarakat yang masih mempunyai harapan bahwa hidup esok akan lebih baik.
Indonesia belum berada di tepi jurang. Tetapi retakan tidak boleh menunggu tembok roboh untuk diakui sebagai masalah. Kebijakan ekonomi yang baik bukan hanya mampu memadamkan kebakaran. Ia mampu mencium asap sebelum api terlihat. Sebelum datanganya badai kemarahan sosial. Yang rasanya makin dekat. (*)
Komentar (0)