Ada satu pertanyaan penting menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Shenzhen, Cina, pada 18-19 November 2026 mendatang. Apakah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membawa isu perdamaian Semenanjung Korea ke dalam agendanya ke Asia, dan melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un di sela-sela KTT. Trump sendiri membuka kemungkinan pertemuan, ketika ditanya wartawan pada 12 oktober 2026, “I may” jawabnya.
Namun pernyataan tersebut bukan berarti sebuah kesepakatan, seperti biasa Trump hanya beretorika. Tepat pada 19 Oktober 2026, Trump justru menyampaikan ketidakpastian terkait rencana pertemuannya dengan Kim Jong-un. Publik internasional kemudian menyoroti relevansi konkretnya, apakah Washington dan Pyongyang benar-benar bisa memulihkan komunikasi yang tersendat dan membawa isu perdamaian ke meja perundingan.
Kedua pemimpin sebelumnya telah melakukan beberapa kali pertemuan; Singapura (2018), Hanoi (2019), dan Panmunjom (2019). Trump dan Kim Jong-un secara simbolis memiliki kedekatan komunikasi, yang dianggap mampu memecah kebuntuan politik, dan membawa angin segar bagi upaya perdamaian. Meski belum tentu menghasilkan kesepakatan yang implementatif.
Hambatan utama tentunya tetap terletak pada urutan langkah resolusi konflik, yaitu pengurangan sanksi, pemberian jaminan keamanan, pembatasan program nuklir (denuklirisasi). Pertemuan baru jika terjadi nanti, hanya akan memiliki arti strategis apabila para pihak menyepakati agenda yang realistis dan didukung oleh perundingan teknis yang berkelanjutan.
AS menjadi pihak yang paling memegang peran kunci sentral, karena Korsel khususnya dan Jepang mengalami blokade permanen hubungan diplomatik dengan Korut, meski bisa dipulihkan jika ada konsensus perdamaian di Semenanjung Korea.
Di tengah ketidakpastian hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, ketiadaan komunikasi yang efektif yang berujung meningkatkan risiko salah perhitungan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 24 Oktober 2026, Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara melakukan kunjungan mendadak ke Dandong, Cina.
Di sisi lain, pihak Pyongyang kini juga semakin intens menjalin kebersamaan dengan Moskwa Rusia, dengan bukti bahwa banyak tentara Korea Utara ikut berperang di medan Ukraina. Sebaliknya, Rusia juga semakin intens mendukung pengembangan sejumlah teknologi militer Korut. Kunjungan Kim Jong-un itu bisa menegaskan posisi Beijing sebagai sekutu strategis utama.
Ada dua peristiwa penting yang menandai kunjungan singkat tersebut. Pertama, Kim Jong-un secara khusus memberikan penghormatan kepada tentara Cina yang gugur selama Perang Korea (1950-1953). Kedua, Kim Jong-un pertama kali membuka dan melintasi Jembatan Sungai Yalu Baru yang menghubungkan kota Dandong di Cina dan Sinuiju di Korea Utara.
Pesan penghormatan terhadap sejarah yang dibawa Kim Jong-un menegaskan kembali ikatan politik Korea Utara-Cina yang dibangun melalui perang (Blood Alliance). Narasi ini tentunya sangat penting bagi elite politik di Beijing maupun Pyongyang untuk menegaskan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang yang tidak mudah digoyahkan oleh tekanan barat.
Namun ada analisis lain yang bisa diungkap. Kunjungan Kim Jong-un ini bukan semata-mata tanda bahwa Korea Utara kembali tunduk atau pulih sepenuhnya ke dalam pelukan Beijing, melainkan bagian dari kalkulasi pragmatis Kim Jong-un untuk memaksimalkan keuntungan dari Cina dan Rusia sekaligus.
Secara historis, rezim Pyongyang tentu sangat khawatir jika terlalu bergantung pada satu negara baik Cina maupun Rusia, karena hal itu dapat mendikte kebijakan domestik dan luar negeri mereka.
Dalam konteks ini, dialog Washington-Pyongyang dipandang lebih realistis sebagai instrumen stabilisasi kawasan, tentunya akan mengurangi eskalasi ketegangan yang dipicu oleh aksi provokasi Korea Utara. Meski memang seharusnya yang dibereskan adalah akar konflik di Semenanjung Korea, yakni perseteruan Korea Utara dan Korea Selatan.
Karena itu, pertemuan Trump-Kim Jong-un dalam waktu dekat mungkin dirasa adalah capaian yang terbesar dalam upaya dan mekanisme pengelolaan krisis, dan bisa memperkuat keamanan strategis di Asia Pasifik, di tengah isu lain Taiwan.
Aliansi militer taktis dengan Rusia (yang diperkuat pengiriman pasukan Korea Utara ke Ukraina) dikombinasikan dengan aliansi politik-ekonomi tradisional dengan Cina (Blood Alliance) membuat posisi militer Korea Utara di perbatasan semenanjung jauh lebih percaya diri dan agresif.
Karena merasa didukung penuh oleh Rusia di bidang militer dan diamankan secara ekonomi oleh Cina, Korea Utara berpotensi melakukan provokasi militer yang lebih berani terhadap Korea Selatan. Seperti uji coba ICBM tingkat lanjut atau provokasi di zona perbatasan laut (Northern Limit Line/NLL).
Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, aliansi AS khususnya Korea Selatan dan Jepang menghadapi dilema keamanan, antara memperkuat kerja sama pertahanan dan menghindari eskalasi militer yang justru memperbesar risiko konflik.
Selama beberapa dekade, AS dan sekutunya di kawasan mengandalkan strategi Maximum Pressure dan sanksi ekonomi untuk memaksa Korea Utara melucuti senjata nuklirnya. Namun Pyongyang berhasil mengamankan posisi di dalam aliansi tiga arah (Trilateral Poros) bersama Beijing dan Moskwa.
Korea Utara kini memiliki “tameng ganda” di Dewan Keamanan PBB. Cina dan Rusia dipastikan akan menggunakan hak veto mereka untuk menjegal sanksi baru apa pun yang diusulkan Barat terhadap Pyongyang.
Ada pula opsi lain untuk mengupayakan perdamaian, melibatkan negara atau tokoh lain di luar lingkaran geopolitik Asia Timur. Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator atau pembuka dialog, ini merupakan salah satu langkah out of the box yang sangat strategis dan realistis bagi dinamika Semenanjung Korea.
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia memiliki posisi unik yang tidak dimiliki oleh negara-negara Barat maupun sekutu dekat AS. Indonesia dan Korea Utara memiliki kedekatan historis sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il Sung (poros non-blok dan diplomasi Bunga Kimilsungia).
Bagi Kim Jong-un, membuka kembali dialog dengan Washington dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas ruang manuver diplomatik Pyongyang sekaligus mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap Beijing dan Moskwa.
Pertemuan dengan Trump juga dapat dimanfaatkan Korea Utara untuk memperkuat posisi tawarnya sebagai negara yang telah memiliki persenjataan nuklir, meskipun hal ini bertentangan dengan tujuan denuklirisasi AS.
Di sisi lain, memburuknya hubungan antar-Korea serta terbatasnya respons Pyongyang terhadap upaya pengurangan ketegangan dari Seoul semakin meningkatkan risiko salah perhitungan dan bentrokan militer yang tidak disengaja.
Karena itu, pemulihan komunikasi tingkat tinggi antara Washington dan Pyongyang menjadi penting, bukan hanya untuk meredakan ketegangan, tetapi juga membuka jalan bagi kerja sama keamanan yang lebih luas dengan melibatkan Cina dan Rusia.
Kendati demikian, deklarasi berakhirnya Perang Korea dan pembentukan rezim perdamaian permanen tidak dapat dicapai melalui satu pertemuan, melainkan membutuhkan perundingan berkelanjutan yang turut membahas jaminan keamanan, pengurangan sanksi, dan persoalan denuklirisasi.
Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa peluang pertemuan Trump dan Kim Jong-un di sela-sela KTT APEC November 2026 dapat menjadi momentum penting untuk memulihkan dialog dan meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.
Meski tidak serta-merta menyelesaikan persoalan denuklirisasi, pertemuan tersebut dapat membuka jalan bagi proses perdamaian yang lebih luas. Dalam konteks ini, Indonesia melalui politik luar negeri bebas-aktif dapat menjadi opsi dan berkontribusi dalam mendukung diplomasi dan stabilitas kawasan sesuai amanat UUD 1945.
Komentar (0)