Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyiapkan skema beasiswa bagi 1.000 anak kurang mampu ke Institut Teknologi Bandung (ITB) dan perlindungan asuransi bagi 5,4 juta warga pada 2027 guna memutus rantai keterjeratan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol).
Intervensi biaya pendidikan dan kesehatan yang disampaikan dalam puncak kegiatan FinExpo 2026 bertema "Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas" di salah satu hotel di Bandung, Kamis ini, disebut Dedi, karena adanya beban fiskal rumah tangga yang memicu jeratan utang pinjol maupun judi online (judol).
Jeratan itu, lanjut Dedi, dapat ditekan secara drastis apabila kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan ditanggung penuh oleh negara.
"Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan," kata Dedi Mulyadi.
Dedi menyoroti fenomena sosial masyarakat yang rela terjebak utang demi gengsi dan hajatan pesta pernikahan di luar batas kemampuan finansial, seperti temuan kasus pinjaman Rp25 juta yang dijumpainya di Majalengka.
Baca juga: Gubernur Jabar ingatkan ancaman bencana buntut alih fungsi kebun teh
Dedi mendesak warga membuang jauh mentalitas "kajeun tekor asal kasohor" (biar rugi asal terkenal) demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga dari jerat utang konsumtif yang berkepanjangan.
"Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan," ujarnya.
Di sisi perlindungan negara, Pemprov Jabar tengah merumuskan konsep beasiswa penuh khusus bagi 1.000 anak dari keluarga tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan tinggi di ITB tanpa terbebani biaya.
"Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya," katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar memproyeksikan perlindungan asuransi kesehatan serta asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga Jawa Barat pada APBD 2027 mendatang, dengan catatan kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit.
Baca juga: Jabar gelontorkan bibit ayam sentul bagi penerima bantuan Rutilahu
"Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta," ucap Dedi.
Dedi menegaskan kewajiban konstitusional negara terletak pada dua pilar utama: mencegah rakyat kehilangan aset usaha bertahun-tahun hanya untuk membayar rumah sakit, serta menjamin anak-anak sekolah tanpa harus menjual sawah atau ternak keluarga.
"Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara," tuturnya.
Baca juga: KDM harap positifnya investasi Jabar berdampak pada lapangan kerja
Intervensi biaya pendidikan dan kesehatan yang disampaikan dalam puncak kegiatan FinExpo 2026 bertema "Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas" di salah satu hotel di Bandung, Kamis ini, disebut Dedi, karena adanya beban fiskal rumah tangga yang memicu jeratan utang pinjol maupun judi online (judol).
Jeratan itu, lanjut Dedi, dapat ditekan secara drastis apabila kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan ditanggung penuh oleh negara.
"Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan," kata Dedi Mulyadi.
Dedi menyoroti fenomena sosial masyarakat yang rela terjebak utang demi gengsi dan hajatan pesta pernikahan di luar batas kemampuan finansial, seperti temuan kasus pinjaman Rp25 juta yang dijumpainya di Majalengka.
Baca juga: Gubernur Jabar ingatkan ancaman bencana buntut alih fungsi kebun teh
Dedi mendesak warga membuang jauh mentalitas "kajeun tekor asal kasohor" (biar rugi asal terkenal) demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga dari jerat utang konsumtif yang berkepanjangan.
"Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan," ujarnya.
Di sisi perlindungan negara, Pemprov Jabar tengah merumuskan konsep beasiswa penuh khusus bagi 1.000 anak dari keluarga tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan tinggi di ITB tanpa terbebani biaya.
"Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya," katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar memproyeksikan perlindungan asuransi kesehatan serta asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga Jawa Barat pada APBD 2027 mendatang, dengan catatan kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit.
Baca juga: Jabar gelontorkan bibit ayam sentul bagi penerima bantuan Rutilahu
"Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta," ucap Dedi.
Dedi menegaskan kewajiban konstitusional negara terletak pada dua pilar utama: mencegah rakyat kehilangan aset usaha bertahun-tahun hanya untuk membayar rumah sakit, serta menjamin anak-anak sekolah tanpa harus menjual sawah atau ternak keluarga.
"Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara," tuturnya.
Baca juga: KDM harap positifnya investasi Jabar berdampak pada lapangan kerja
Komentar (0)