Pemerintah menargetkan meluncurkan layanan program perlindungan sosial (Perlinsos) Digital pada November mendatang. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pembangun sistem mengklaim layanan Perlinsos Digital bakal meningkatkan akurasi target penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
“Harapannya bisa meningkatkan akurasi, meningkatkan transparansi, lalu mereformasi mekanisme untuk pemberian bantuan sosial,” kata Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi Yessi Arnaz Ferari kepada media, Kamis (29/10).
Komdigi mengatakan sejumlah program Perlinsos saat ini masih banyak yang tidak tepat sasaran sesuai target desil. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako misalnya, sebanyak 45% penyalurannya diestimasi tidak tepat sasaran. Sebanyak 43,2% penyaluran Program Bantuan Pendidikan juga disebut tidak tepat sasaran.
Sedangkan pada subsidi energi, akurasi lebih minim lagi. Sebanyak 58,6% subsidi listrik tidak tepat sasaran, sebanyak 60,6% subsidi gas 3 kilogram tidak tepat sasaran, dan sebanyak 82% subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.
Komdigi menyatakan digitalisasi layanan Perlinsos dilakukan melalui Digital Public Infrastructure (DPI). Proses di dalamnya meliputi dari awal pendaftaran, yaitu pengujian identitas kependudukan digital (IKD) dan biometrik, pertukaran data kependudukan antarinstansi kementerian atau lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP, sampai sistem penyaluran bantuan atau pembayaran dengan menggunakan digital payment.
Dalam serangkaian uji coba layanan hingga 28 Oktober lalu, setidaknya terdapat 15,7 juta KK yang telah terdaftar pada Perlinsos Digital. Rata-rata pendaftar harian pada Oktober sendiri mencapai 382 ribu KK. Pemerintah menargetkan pendaftaran Perlinsos Digital dapat mencapai separuh dari total penduduk penerima manfaat atau sekitar 48 juta KK.
Lewat Perlinsos Digital, proses pengajuan masyarakat sebagai penerima manfaat perlinsos juga diklaim bakal lebih sederhana. Jika sebelumnya pengajuan dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu hingga 200 hari, Perlinsos Digital diproyeksikan bisa mempercepat pendaftaran dalam hitungan jam, bahkan menit.
“Jadi rantai verifikasi akan lebih pendek. Risiko data ganda akan lebih sederhana, transfer data antar wilayah juga diharapkan lebih meningkat,” kata Yessi Arnaz Ferari.
Sebagai mekanisme keamanan data penduduk, Komdigi menyebut layanan Perlinsos Digital bakal menggunakan jaringan Intra Pemerintah (JIP) atau IP VPN IPSec yang merupakan penyediaan kanal komunikasi lingkup privat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga bakal dilibatkan untuk melakukan enkripsi payload pesan yang dipertukarkan antar server. Selain itu, layanan juga akan menggunakan mutual TLS (mTLS) yang bisa melakukan autentikasi instansi pengirim via sertifikat resmi SPLP.
Komdigi berharap, digitalisasi yang diuji-cobakan pada perlinsos ini dapat diterapkan pada layanan publik lainnya, seperti pendaftaran haji sampai sektor pendidikan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung sedang memperbaiki akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadikan acuan dalam layanan Perlinsos Digital. Lewat digitalisasi layanan perlinsos, Luhut mengestimasi dapat menghemat anggaran belanja negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun.
Komentar (0)