Beras SPHP Diduga Disalahgunakan, BULOG Nonaktifkan 6 Pegawai dan Bentuk Satgas

Jakarta: Dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur mendorong Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi pangan pemerintah. Perusahaan pelat merah itu menonaktifkan enam pegawai dan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan penyaluran beras bersubsidi tersebut.

Langkah ini diambil menyusul dugaan penyalahgunaan oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. BULOG menyatakan penanganan internal dan evaluasi distribusi dilakukan untuk memastikan program SPHP berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya diterima masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa perusahaan akan menangani setiap temuan secara serius dengan tetap mengedepankan proses pemeriksaan yang objektif.

“BULOG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan,” kata Ahmad Rizal dalam keterangan resmi BULOG yang dilansir pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Penonaktifan enam pegawai dilakukan sebagai langkah administratif untuk mendukung pemeriksaan internal. BULOG menegaskan kebijakan tersebut tidak mendahului hasil pemeriksaan, tetapi bertujuan menjaga agar proses evaluasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, BULOG membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai aturan.

Ahmad mengatakan pengawasan perlu diperkuat di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari kantor pusat hingga kantor wilayah dan cabang.

“Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran BULOG, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan satgas menjadi salah satu upaya agar penyaluran beras SPHP berlangsung lebih tertib dan terukur.

“Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
    Mitra Penyalur Ikut Dievaluasi
Pengawasan yang diperketat juga mencakup jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

BULOG menekankan bahwa seluruh mitra wajib mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual, serta tidak menyalahgunakan beras yang diperuntukkan bagi program pemerintah. Evaluasi akan dilakukan secara berjenjang untuk mengurangi risiko penyimpangan di setiap mata rantai penyaluran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional. (Wisa Irena Br Sitepu)