Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebanyak 8 pejabat di lingkungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dicopot dari jabatannya.
Hal ini menyusul kasus dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan dikemas ulang atau repacking, kemudian dijual sebagai beras jenis lain.
Amran mengatakan, dari 10 orang yang dievaluasi di lingkungan Bulog dan Bapanas, 8 orang dicopot dan 2 lainnya mendapat peringatan.
“Bulog dengan Bapanas ada 10 orang, ada dua peringatan, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran di kediamannya, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Menurut Amran, pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pejabat yang berkaitan dengan distribusi beras pemerintah. Dia mengatakan kemungkinan keterlibatan para pejabat tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Tadi ada delapan atau sembilan orang, itu terlibat, diduga sudah tersangka. Kemudian tentu yang dari Bapanas dengan Bulog harus bertanggung jawab. Itulah risiko memimpin,” ujarnya.
Amran mengatakan pejabat yang berkaitan dengan kasus tersebut dicopot dari atas hingga bawah. Jika nantinya ditemukan keterlibatan, mereka akan diserahkan kepada penegak hukum.
“Ini dicopot semua. Semua yang berkaitan tadi, alurnya dari atas ke bawah, copot semua. Dan itu kita harus lakukan. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” ujarnya.
Bulog Ungkap Mekanisme Kasus Repacking SPHPSementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Rizal menjelaskan dari 8 pejabat yang dicopot tersebut, 6 orang berasal dari Bulog dan 2 orang berasal dari Bapanas.
Rizal mengatakan 6 pejabat Bulog tersebut dinonaktifkan sementara untuk memudahkan proses pendalaman. Penonaktifan dilakukan agar proses pemeriksaan tidak terganggu dan bukti-bukti tidak berpotensi dihilangkan.
“Ini masih pendalaman. Jadi maksudnya gini, kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya kan nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu yang bersangkutan. Dinonaktifkan sampai betul-betul terbukti atau tidak,” kata Rizal.
Dia memastikan, penonaktifan tersebut bukan berarti keenam pejabat Bulog telah terbukti terlibat. Jika hasil pemeriksaan tidak menemukan keterlibatan, nama baik mereka akan dipulihkan.
“Dan nanti kalau memang terbukti sesuai arahan Pak Menteri dan kebijakan pemerintah, sesuai aturan prosedur, tetap dilakukan proses hukum. Dan apabila tidak terbukti, ya kita kembalikan nama baiknya seperti biasa,” ujarnya.
Rizal mengatakan Bulog bersama Polri juga telah membentuk satgas terpadu untuk mendalami kemungkinan adanya oknum internal Bulog yang terlibat dalam penyalahgunaan beras SPHP.
Dalam penelusuran untuk kasus kali ini, Bulog mengikuti asal beras yang digunakan dalam kasus tersebut melalui nomor polisi truk pengangkut. Data tersebut kemudian ditelusuri ke Kantor Bulog DKI, termasuk melalui rekaman CCTV dan surat jalan.
Dari penelusuran tersebut, Bulog menemukan bahwa beras dibeli melalui program Klik SPHP oleh Rumah Pangan Kita (RPK). Bulog kemudian mencocokkan data pembelian dengan data RPK, termasuk KTP dan nomor telepon pembeli.
Rizal mengatakan pembeli berinisial RH kemudian berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. RH diketahui terdaftar sebagai RPK Bulog sejak 27 Agustus 2026.
“Proses pembeliannya melalui Klik SPHP sesuai prosedur. Yang mana setiap yang membeli dengan Klik SPHP adalah RPK ataupun para pengecer-pengecer pasar yang memiliki aplikasi,” ujarnya.
Namun, Bulog menemukan pola pembelian RH yang perlu didalami. RH diketahui memesan beras sebanyak 4 ton dalam satu hari dan kembali memesan 4 ton pada hari berikutnya.
Menurut Rizal, umumnya satu RPK dapat menjual sekitar 4 ton beras dalam satu minggu. Dengan demikian, pembelian 4 ton dalam dua hari berturut-turut menjadi bagian dari pendalaman.
“Kenapa kok didiamin dengan 2 hari berturut-turut pesan sampai 4 ton berturut-turut gitu lho. Ini kan harusnya pejabat yang menerima invoice Klik SPHP itu kan melihat, oh ini kok berturut-turut, harusnya kan diwaspadai,” katanya.
Saat ini, Bulog juga melakukan pemeriksaan terhadap RPK-RPK di seluruh Indonesia yang melakukan pemesanan melebihi kuantum untuk mencegah penyalahgunaan beras pemerintah kembali terjadi.
“Ini sekarang sedang didalami oleh teman-teman di lapangan, seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote dilakukan hal yang sama. Untuk mencegah terjadinya upaya-upaya penyalahgunaan beras-beras pemerintah,” jwlasnya.
Komentar (0)