Temuan Sikap Publik Timur Tengah Perlu Penelitian Lanjutan

Jakarta: Temuan jajak pendapat Omniki.Survey mengenai dinamika konflik Timur Tengah menegaskan adanya keterkaitan antara sikap responden, tingkat intensitas menyimak konflik, dan sumber informasi yang digunakan. Namun, hasil riset kuantitatif tersebut sebatas menunjukkan asosiasi antarvariabel dan belum menjadi bukti hubungan sebab dan akibat.

“Temuan ini menunjukkan asosiasi. Untuk menetapkan sebab dan akibat, diperlukan penelitian lebih lanjut,” kata Manajer Pengembangan Bisnis Omniki, Dwiputri Sutanto, dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2026.
 

Hasil survei kuantitatif Middle East and North Africa (MENA) 2026 yang dibahas dalam webinar pertengahan Oktober 2026 tersebut melibatkan responden dari Armenia, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dwiputri mengatakan sebanyak 57,4 persen responden di Armenia cenderung berpihak kepada Iran, sedangkan responden di Oman dan UEA mayoritas memilih bersikap netral.

Di Oman, sebanyak 38,5 persen responden yang mengikuti konflik secara intensif cenderung mendukung Iran. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak menyimak konflik sama sekali (20,7 persen). 

Selain itu, 51,9 persen responden Oman yang merujuk pada pernyataan resmi pemerintah berpihak ke Iran, sementara ketidakpastian tertinggi (22,6 persen) ditemukan pada pengguna media televisi.

Jurrnalis media nasional, Adisti Sawitri, menilai survei ini menyoroti potensi kesenjangan antara kebijakan resmi pemerintah dan sikap masyarakat. Ia mencontohkan pemerintah Oman yang konsisten netral, padahal riset mencatat ada dinamika kecenderungan publik ke pihak tertentu. Menurut Adisti, perkembangan media sosial dan kanal resmi pemerintah turut memengaruhi cara masyarakat menyerap informasi.


Pembahasan hasil survei Omniki.Survey. Foto: Dok. Istimewa.

Dampak geopolitik regional ini juga disoroti peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS), M. Zulfikar Rakhmat. Konflik di kawasan tersebut, khususnya jika meluas hingga Selat Hormuz, berpotensi mengganggu pasokan energi dan ketahanan bahan bakar Indonesia.

Zulfikar menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia perlu diimbangi dengan komunikasi publik yang transparan dan lebih awal. Termasuk terkait partisipasi pada Board of Peace maupun penyaluran bantuan kemanusiaan.

“Komunikasi publik yang lebih jelas dan lebih awal mengenai keputusan pemerintah sangat diperlukan,” ujar Zulfikar.

Sementara itu, perwakilan Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Fahmi Salsabila, menekankan pentingnya pemanfaatan riset dan survei cepat. Langkah ini sebagai pijakan advokasi, pengayaan analisis media, serta masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan sebelum sebuah keputusan diambil.