Pantau - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar rapat untuk membahas sejumlah isu strategis nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), mulai dari stabilitas politik, pemberantasan korupsi, keamanan siber, hingga persoalan Papua, sebagai bahan penyusunan nasihat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Rabu (28/10/2026), sebagaimana disampaikan melalui unggahan resmi Wantimpres.
Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan nasional yang berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, penegakan hukum, keamanan negara, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global.
"Rapat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pertimbangan Presiden RI membahas berbagai isu strategis nasional, mulai dari stabilitas politik, reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, keamanan siber, penyelesaian persoalan Papua, ketahanan energi dan pangan, hingga dinamika geopolitik global," demikian pernyataan resmi Wantimpres.
Wantimpres Soroti Stabilitas Politik, Reformasi Hukum, dan Pemberantasan KorupsiStabilitas politik nasional menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat Bidang Polhukam Wantimpres yang membahas kondisi dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain stabilitas politik, pembahasan juga mencakup reformasi hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Persoalan pemberantasan korupsi turut menjadi agenda rapat bersama berbagai isu yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Wantimpres juga membahas keamanan siber sebagai salah satu tantangan strategis yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional.
Isu penyelesaian persoalan Papua turut mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari pembahasan mengenai tantangan politik, hukum, dan keamanan di Indonesia.
Di luar persoalan keamanan dan penegakan hukum, Wantimpres turut menyoroti ketahanan energi serta ketahanan pangan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional.
Perkembangan geopolitik global juga masuk dalam agenda pembahasan untuk mencermati dinamika internasional yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia.
Wantimpres menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah penanganan yang terukur serta koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan yang dihadapi.
Wantimpres Tekankan Kebijakan Berbasis Data dan Kepentingan RakyatDalam pembahasan tersebut, Wantimpres menekankan pentingnya koordinasi antarsektor karena persoalan politik, hukum, keamanan, energi, pangan, dan geopolitik memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang penyelenggaraan negara.
Koordinasi tersebut dinilai diperlukan agar langkah penanganan berbagai persoalan strategis dapat dilaksanakan secara terukur.
Wantimpres juga menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam merespons berbagai tantangan nasional.
Melalui rapat tersebut, Wantimpres berupaya menyiapkan bahan nasihat dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan fungsi lembaga tersebut.
Wantimpres menyatakan komitmennya untuk memberikan pertimbangan secara objektif, kritis, dan berdasarkan data dalam menilai berbagai persoalan nasional.
Pendekatan tersebut diarahkan agar masukan kepada Presiden dapat mendukung pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara.
Nasihat dan pertimbangan yang disusun juga ditujukan untuk memperkuat stabilitas nasional, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Agum Gumelar hingga Rocky Gerung Hadiri Rapat WantimpresRapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut diikuti sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membahas berbagai isu strategis nasional.
Anggota Wantimpres sekaligus Koordinator Bidang Polhukam, Agum Gumelar, turut mengikuti pertemuan tersebut.
Selain Agum, rapat juga dihadiri anggota Wantimpres lainnya, yakni Budi Gunawan dan Ida Bagus Purwalaksana.
Bambang Soesatyo dan Anwar Usman juga tercatat mengikuti pembahasan berbagai persoalan politik, hukum, dan keamanan dalam rapat tersebut.
Sejumlah anggota lainnya yang hadir adalah Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohamad Hatta.
Dengan demikian, terdapat delapan anggota Wantimpres yang disebut mengikuti rapat Bidang Polhukam tersebut.
Kehadiran para anggota Wantimpres tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi lembaga dalam menyusun nasihat dan pertimbangan bagi Presiden terkait berbagai persoalan strategis nasional.
Prabowo Lantik Jajaran Wantimpres pada Awal Oktober 2026Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026.
Dalam pelantikan tersebut, Prabowo menetapkan Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, Hatta Rajasa dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Selain ketua dan wakil ketua, Presiden juga melantik 24 anggota Wantimpres yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 P tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Rapat Bidang Polhukam pada Rabu (28/10/2026) menjadi salah satu kegiatan Wantimpres setelah pelantikan jajaran kepengurusannya pada awal Oktober 2026.
Melalui pembahasan berbagai persoalan domestik dan perkembangan internasional, Wantimpres berupaya menyusun pertimbangan yang dapat mendukung Presiden dalam menghadapi tantangan strategis nasional.
Wantimpres menegaskan bahwa nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, hingga Rabu (28/10/2026), Wantimpres belum merinci rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari rapat tersebut maupun waktu penyampaian hasil pembahasan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Komentar (0)