Hadir di Dialog Antargenerasi, Ahok Dorong Pembuktian Terbalik Pejabat

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga bersama Millennium Public Pulse 28 menggelar dialog antargenerasi di Jakarta, Rabu (28/10) ini.

Kegiatan dialog antargenerasi di Jakarta, Rabu ini merupakan bagian rangkaian peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang digelar PDIP.

BACA JUGA: Tanggapi Ahok, Ketua Komisi III DPR: Jangan Sampai UU Perampasan Aset Jadi Alat Kekuasaan

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong, eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), alumnus Fakultas Hukum UI Saddam Permana, dan aktivis Gustika Jusuf Hatta turut hadir dalam dialog itu.

Ahok dalam dialog mengungkit pentingnya transparansi anggaran yang bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi seperti dilakukan di Jakarta.

BACA JUGA: Rayakan Sumpah Pemuda, Xplore Indonesia Luncurkan Antologi Pemikiran Tokoh Nasional

Dia menuturkan teknologi seharusnya membuat kebocoran anggaran lebih mudah dicegah dan bukan dibiarkan. 

"Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan, anda bisa baca di dalam website," ujarnya.

BACA JUGA: Soal Promosi Miras Melecehkan Ayat Suci, PMII Ingatkan Pramono Anung Agar Tak Ulangi Polemik Ahok

Ahok mendorong pemanfaatan sistem anggaran berbasis teknologi, sekaligus mendorong publik menyuarakan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat.

Eks Bupati Bangka Belitung itu menyebut negara bisa menyita kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pejabat. 

Selain transparansi anggaran, Ahok dalam dialog menyoroti pembagian hasil sumber daya alam. Daerah penghasil semestinya memperoleh bagian lebih besar.

"Kalau produksi emas 1.000 ton, 200 ton itu milik daerah. Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost," katanya.

Ahok menuturkan jabatan publik bukan soal kekuasaan, melainkan pihak yang mengelola keadilan sosial. 

"Jadi, kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial," ujar Ahok.

Sementara Saddam menyoroti pola yang disebut no viral, no justice dalam penegakan hukum.

Kemudian Gustika dalam dialog menyoroti prioritas anggaran untuk perpustakaan yang dipotong ketika minat baca gen z mengalami peningkatan.

"Dengan fakta itu, malahan anggaran perpustakaan dipotong," ujarnya.

Gustika menyebutkan keputusan pembagian anggaran dari pemerintah menunjukkan masalah mendasar, yakni data tersedia tidak dipakai mengambil kebijakan. 

"Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan, tetapi selalu kayanya enggak pernah dilihat," ujar dia. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo Saat Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Bandung Bawa 3 Tuntutan Penting