Tahun ini, Jawa Timur genap berusia 81 tahun, tepatnya 12 Oktober lalu. Usia yang hampir menyentuh satu abad ini pantas dimaknai lebih dalam daripada hitungan tahun. Hari jadi bisa menjadi momentum tepat untuk menimbang kinerja pemerintah daerah, alih-alih sekadar merayakan daftar capaian program.
Salah satu cara menimbangnya adalah menengok program kerja Pemprov Jawa Timur yang bernama Nawa Bhakti Satya. Program ini berisi sembilan misi, antara lain Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas, Jatim Akses, dan Jatim Lestari.
Pada misi konektivitas infrastruktur (Jatim Akses), yang menarik bukan hanya upaya mempermudah warga bepergian antarkabupaten dan kota, misalnya lewat bus Trans Jatim. Namun, Pemprov Jatim juga menghidupkan kembali pelabuhan di sepanjang pesisir utara dan timur provinsi ini.
Langkah ini kian penting jika dilihat dari arus perdagangan global. Menurut Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), sekitar 80 persen volume barang dunia masih diangkut lewat laut, dan porsinya lebih besar lagi bagi kebanyakan negara berkembang. Pertanyaannya, sejauh mana iktikad Nawa Bhakti Satya di sektor konektivitas benar-benar terwujud?
Akar sejarah Jawa Timur dapat ditarik hingga abad ke-10, ketika pusat pemerintahan Mataram Kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mpu Sindok (929–948 M) lalu mendirikan Wangsa Isana yang memimpin Jawa sekitar tiga abad, jauh sebelum Majapahit berdiri.
Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang mengalir di wilayah ini memberi Jawa Timur keunggulan geografis. Soal alasan perpindahan itu sendiri, para ahli berbeda pendapat. Setidaknya ada tiga dugaan, yakni tingginya aktivitas Merapi, upaya menghindari serangan Sriwijaya, dan letak Delta Brantas yang menguntungkan untuk berdagang. Pertimbangan inilah yang membuat Jawa Timur tak hanya relatif lebih aman, tetapi juga melahirkan corak pemerintahan baru yang bertumpu pada sawah sekaligus laut.
Hari ini, pelabuhan yang pertama terlintas di benak publik barangkali Tanjung Perak di Surabaya. Namun, pada awal abad ke-15, Ma Huan, juru bahasa dalam pelayaran Cheng Ho, sudah mencatat kapal-kapal asing yang singgah di Tuban, Gresik, dan Surabaya. Dari sana, para pendatang menumpang perahu kecil ke pasar Chang-ku, lalu berjalan kaki ke Majapahit.
Rute itu ditopang jaringan sungai. Canggu, pelabuhan di tepi Brantas dekat Mojokerto sekarang, juga tercatat dalam berita Tiongkok masa Dinasti Ming. Prasasti Canggu (1358 M) mencatat 33 desa penyeberangan di tepi Bengawan Solo dan 44 di tepi Brantas, sebagian tumbuh menjadi pelabuhan sungai besar. Pola dua lapis inilah yang kini kembali dibutuhkan Gerbang Baru Nusantara: pelabuhan sungai menghimpun hasil bumi pedalaman, lalu bandar pesisir mengirimkannya ke pasar antarpulau.
Kini, warisan pelabuhan lama itu menopang logistik nasional. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pelabuhan Tanjung Perak melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional. Alhasil, hampir 80 persen pasokan logistik Indonesia Timur berangkat dari Jawa Timur. Provinsi ini tak lagi sekadar tempat singgah, tetapi simpul rantai pasok ke timur Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan hal itu. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan Jawa Timur tumbuh 19,47 persen pada 2022 dan 9,50 persen pada 2024, jauh di atas laju ekonomi provinsi yang berkisar 5 persen. Pertumbuhannya memang melambat setelah 2022, tetapi sektor ini tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi Jawa Timur, dengan Surabaya dan kawasan Gerbangkertosusila sebagai pusat perdagangan ke timur Indonesia.
Meski begitu, angka-angka ini perlu dibaca dengan hati-hati. Dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 Bank Dunia, skor Indonesia hanya 3,0 (skala 1–5), terendah di antara enam negara ASEAN. Indonesia tertinggal dari Singapura (4,3), Malaysia (3,6), Thailand (3,5), serta Vietnam dan Filipina (masing-masing 3,3).
Dibandingkan 2018, skor Indonesia justru turun pada dimensi pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, ketepatan waktu, serta pelacakan kiriman. Artinya, daya saing kawasan industri nasional sangat bergantung pada infrastruktur penunjang, seperti jalan dan tol, rel, serta pelabuhan.
Karena itu, upaya menekan biaya logistik tak bisa lagi bertumpu pada Tanjung Perak semata. Pola dua lapis ala Majapahit kini bisa dihidupkan kembali lewat jejaring kawasan industri dan pelabuhan regional.
Upaya itu mulai terlihat pada kawasan industri yang tumbuh berdampingan dengan pelabuhan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik seluas 2.167 hektare, yang ditetapkan lewat PP Nomor 71 Tahun 2021, kini menjadi rumah bagi smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga triwulan I-2026 kawasan ini telah menarik investasi Rp113,4 triliun dan menyerap 45.860 tenaga kerja.
Langkah serupa lahir dari kerja sama pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pemkab Sumenep, misalnya, menerima bantuan keuangan Rp60 miliar dari Pemprov Jatim untuk merevitalisasi Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang.
Adapun Pelabuhan Probolinggo dikelola badan usaha pelabuhan milik BUMD Jatim sejak 2017 lewat kerja sama pemanfaatan aset negara dengan Kementerian Perhubungan, yang pertama antara pemerintah dan BUMD. Sementara itu, Paciran dan Jangkar menjadi gerbang penyeberangan ke Bawean, Kalimantan Tengah, kepulauan Madura, hingga Lombok.
Jejaring pelabuhan inilah yang akan menguji visi Gerbang Baru Nusantara dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029. Sejak Majapahit, laut telah menghidupi Jawa Timur, dan lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” masih mengingatkan kita pada warisan itu. Yang kini ditunggu adalah kerja yang konsisten untuk menaikkan daya saing logistik nasional, agar fajar maritim itu benar-benar terbit dari timur Jawa.
Komentar (0)