Pemerintah merespons aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik kritik dan pengawasan publik sebagai bahan evaluasi.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujar Syahganda dalam keterangan resminya Rabu (28/10).
Menanggapi berbagai poin tuntutan mahasiswa, Syahganda menjelaskan bahwa sejumlah isu strategis mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, hingga HAM telah masuk dalam agenda prioritas dan sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Dia mengatakan sebanyak 72.303 personel gabungan dikerahkan di enam provinsi strategis untuk mitigasi bencana serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Syahganda juga mengatakan, hingga 25 Oktober 2026, tercatat ada 244 tersangka perorangan, serta 14 korporasi yang terseret jerat hukum karhutla. Pemerintah juga menutup operasional dan pencabutan izin PT Kristalin Eka Lestari seluas 3.500 hektare di Nabire, Papua Tengah.
Syahganda juga menjelaskan, dari jendela makroekonomi, pemerintah berupaya membentengi daya beli dan ekspansi penyerapan tenaga kerja. Perekonomian nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45% secara tahunan (YoY) pada semester I 2026.
Dia mengatakan realisasi investasi periode Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, menyerap sedikitnya 2,19 juta tenaga kerja langsung yang dinilai krusial untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat.
Syahganda melanjutkan penjelasnnya dengan menyinggung belanja pendidikan yang dikerek dari Rp 757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp824 triliun pada APBN 2027.
Dana ini difokuskan pada perbaikan infrastruktur. Dia mengatakan, lebih dari 55 ribu sekolah telah direvitalisasi dengan dana tersebut.
Syahganda juga mengatakan, pada ranah penegakan hukum dan efisiensi tata kelola negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengamankan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif, serta penertiban lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dari berbagai aktivitas ilegal.
Adapun pada isu HAM dan keterbukaan publik, Syahganda menyoroti peresmian Museum Ibu Marsinah pada Mei 2026 sebagai simbol pengakuan atas sejarah perjuangan hak-hak pekerja.
“Masih terdapat tantangan yang membutuhkan upaya berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan. Aspirasi mahasiswa menjadi masukan penting bagi pemerintah,” kata Syahganda.
Komentar (0)