JAKARTA -- Massa yang menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri para Rabu (28/10/2026) malam. Massa membubarkan diri setelah hujan dengan intensitas sedang mengguyur wilayah tersebut.
Berdasarkan pantauan Republika, hujan mulai mengguyur kawasan Bundaran HI sejak sekitar pukul 19.00 WIB. Selama hujan, sebagian massa aksi berteduh ke pinggir jalan. Lantaran hujan tidak kunjung berhenti, massa akhirnya berangsur membubarkan diri.
Baca Juga
'PM Lawrence Wong dan Presiden Prabowo Sudah Berbicara, Berkomitmen Atasi Tantangan Bilateral'
Jelang Innovative Government Award 2026, Kemendagri Matangkan Persiapan Kepala Daerah
KDM Apresiasi Pilkades Digital di Sumedang, Dinilai Lebih Murah dan Cepat
Hingga pukul 19.50 WIB, situasi di kawasan Bundaran HI sudah kondusif. Arus lalu lintas yang sempat ditutup juga dibuka kembali pada sekitar pukul 20.00 WIB.
Sebelumnya, massa aksi sempat bertahan di kawasan Bundaran HI hingga matahari tenggelam. Sebagian massa berada di sekitar Monumen Selamat Datang Bundaran HI, sebagian lainnya tertahan di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Gedung UOB.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dari pantauan Republika, massa yang berhasil menembus kawasan Bundaran HI datang dari arah Monumen Nasional (Monas). Ratusan massa itu berdatangan dengan menggunakan angkutan umum tanpa adanya pengadangan dari aparat kepolisian.
Diketahui, aksi yang dilakukan hari ini diinisiasi oleh sejumlah elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Komite Sadar. Namun, aksi itu tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa, melainkan juga masyarakat umum.
Terdapat setidaknya lima tuntutan dalam aksi tersebut. Adapun tuntutan aksi tersebut adalah:
1. Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan.
2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP.
3. Turunkan Biaya Pendidikan, Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata dan Sediakan Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas.
4. Stop Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN.
5. Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.
Tuntutan itu merupakan bentuk penagihan tanggung jawab pemerintah atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi. Aksi massa menuntut pemerintah menuntaskan seluruh janji tersebut.
Komentar (0)