Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mengidentifikasi sejumlah persoalan di perbatasan Papua dan Kalimantan Utara melalui forum koordinasi bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembahasan mencakup kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, ketersediaan ambulans, serta pengawasan jalur tidak resmi.
Sementara itu, sejumlah PLBN di Kalimantan Utara menghadapi kendala koordinasi karena belum tersedianya mitra (counterpart) dari pihak Malaysia. Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan seluruh persoalan yang dilaporkan akan dipelajari untuk menentukan langkah penanganan.
“Saya akan pelajari semua, mana yang bisa kita segera kerjakan, mana yang kita rencanakan,” ujar Maruli dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2026.
Maruli menempatkan penyediaan air bersih sebagai salah satu prioritas dalam waktu dekat. Dia juga mempertimbangkan penggunaan sarana pengeboran untuk memastikan ketersediaan sumber air di kawasan PLBN.
“Nanti mungkin kalau soal air, saya coba akan prioritaskan dalam waktu dekat ini, semua PLBN kita kerjakan untuk air bersihnya,” kata Maruli.
Baca Juga :
4 Kecamatan di Sinjai Krisis Air Bersih Imbas El NinoBNPPDT juga memprioritaskan penanganan sampah dan pemenuhan sarana kesehatan. Maruli menyebutkan pengolahan sampah menggunakan incinerator tengah dipersiapkan melalui proses legalisasi untuk mempermudah penanganan sampah di kawasan perbatasan.
“Masalah-masalah kebersihan, sampah, ambulans yang seperti itu, mungkin kita akan jadikan prioritas nanti,” ungkap Maruli.
Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak. Dok. BNPPDT
Ketersediaan ambulans di setiap PLBN juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Sarana ini dibutuhkan untuk mendukung penanganan medis masyarakat, khususnya di kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Maruli menegaskan penanganan persoalan perbatasan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya. Dia juga menyinggung upaya penguatan kewenangan kelembagaan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program.
“Saya akan nanti lihat mana kira-kira yang akan kita bisa segerakan dan juga kita akan rencanakan. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita bisa menjadi badan dan ada kepala badannya yang dilantik oleh Presiden, kita bisa punya kewenangan lebih yang sedang kita susun,” jelas Maruli.
Melalui forum koordinasi ini, BNPPDT menghimpun kebutuhan dan kendala di setiap PLBN sebagai dasar penentuan prioritas program. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki layanan dasar dan mendukung kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan.
Komentar (0)