Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis.
"Indonesia sedang menyiapkan landasan bagi pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nasional. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi harga dan memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis," ujar Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para investor dari Korea Selatan.
Ia memahami bahwa investor memerlukan kejelasan dan kepastian regulasi. Terkait kejelasan tersebut, Yan menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia telah berlangsung secara konsisten selama lebih dari 15 tahun.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, tutur Yan, memberikan mandat untuk melakukan pengolahan di dalam negeri. Aturan tersebut lantas berkembang hingga saat ini untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Lebih lanjut, terkait dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, penetapan harga berdasarkan tolok ukur, serta pengendalian produksi melalui pemangkasan kuota produksi merupakan bentuk upaya Indonesia menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan disiplin pasar.
Selain itu, Yan juga menyampaikan pemerintah meningkatkan pengawasan digital melalui Minerba One yang terhubung dengan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga).
"Pesan utama bagi investor adalah Indonesia terus memperbaiki iklim investasi sembari mempertahankan pengelolaan sumber daya nasional yang bertanggung jawab," ucap Yan.
Dalam kesempatan tersebut, Manager, International Cooperation Team, Critical Mineral Department KOMIR (Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation) Eul Roh menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki kekuatan yang saling melengkapi.
Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, pengolahan hasil tambang, serta tujuan yang jelas untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik.
Sementara itu, Korea Selatan memiliki pasar dan teknologi untuk baterai, pengalaman dalam melakukan daur ulang dan reklamasi tambang, serta sistem yang menghubungkan informasi, teknologi, dan keuangan.
"Kemitraan Korea Selatan dan Indonesia bergerak dari batu bara ke baterai," ucap Eul Roh.
Namun, ia berharap agar ke depannya, standar kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan bisa ditingkatkan, seperti penggunaan energi bersih; manajemen pengolahan air dan limbah; perizinan yang terprediksi, dan kepercayaan masyarakat; serta akses pasar baterai global.
"Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat menyelesaikan ini sendirian. Kedua negara harus menyelesaikannya bersama-sama," ujar Eul Roh.
Baca juga: OJK menerbitkan dua POJK terkait bursa mineral dan komoditas strategis
Baca juga: Ekonom: ICOMEX perlu waktu untuk jadi bursa yang kredibel
Baca juga: Kepala BMKS sebut bursa mineral RI harus transparan dan likuid
"Indonesia sedang menyiapkan landasan bagi pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nasional. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi harga dan memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis," ujar Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para investor dari Korea Selatan.
Ia memahami bahwa investor memerlukan kejelasan dan kepastian regulasi. Terkait kejelasan tersebut, Yan menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia telah berlangsung secara konsisten selama lebih dari 15 tahun.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, tutur Yan, memberikan mandat untuk melakukan pengolahan di dalam negeri. Aturan tersebut lantas berkembang hingga saat ini untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Lebih lanjut, terkait dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, penetapan harga berdasarkan tolok ukur, serta pengendalian produksi melalui pemangkasan kuota produksi merupakan bentuk upaya Indonesia menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan disiplin pasar.
Selain itu, Yan juga menyampaikan pemerintah meningkatkan pengawasan digital melalui Minerba One yang terhubung dengan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga).
"Pesan utama bagi investor adalah Indonesia terus memperbaiki iklim investasi sembari mempertahankan pengelolaan sumber daya nasional yang bertanggung jawab," ucap Yan.
Dalam kesempatan tersebut, Manager, International Cooperation Team, Critical Mineral Department KOMIR (Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation) Eul Roh menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki kekuatan yang saling melengkapi.
Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, pengolahan hasil tambang, serta tujuan yang jelas untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik.
Sementara itu, Korea Selatan memiliki pasar dan teknologi untuk baterai, pengalaman dalam melakukan daur ulang dan reklamasi tambang, serta sistem yang menghubungkan informasi, teknologi, dan keuangan.
"Kemitraan Korea Selatan dan Indonesia bergerak dari batu bara ke baterai," ucap Eul Roh.
Namun, ia berharap agar ke depannya, standar kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan bisa ditingkatkan, seperti penggunaan energi bersih; manajemen pengolahan air dan limbah; perizinan yang terprediksi, dan kepercayaan masyarakat; serta akses pasar baterai global.
"Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat menyelesaikan ini sendirian. Kedua negara harus menyelesaikannya bersama-sama," ujar Eul Roh.
Baca juga: OJK menerbitkan dua POJK terkait bursa mineral dan komoditas strategis
Baca juga: Ekonom: ICOMEX perlu waktu untuk jadi bursa yang kredibel
Baca juga: Kepala BMKS sebut bursa mineral RI harus transparan dan likuid
Komentar (0)